Sumut Masuk Provinsi Miskin, Sejajar NTT

JAKARTA - Sumut rupanya sejajar dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang sering diplesetkan menjadi Nanti Tuhan Tolong (NTT), untuk menggambarkan kemampuan ekonomi yang rendah. Berdasar data terbaru mengenai peta Kapasitas Fiskal provinsi seluruh Indonesia yang dilansir Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sumut masuk ketegori Kapasitas Fiskal rendah, bersama 17 provinsi lainnya, termasuk NTT itu. Kapasitas Fiskal Sumut 0,4199, yang masuk grade rendah. Aceh juga rendah (0,3237). Sumut kalah dibanding Sumbar (0,5305) dan Jambi (0,9360), yang masuk kategori sedang. Dua provinsi di wilayah Sumatera yang masuk kategori tinggi adalah Riau (1,4030), dan Kepri (1,8416). Maklum, Riau kaya migas, dan Kepri yang masih penuh dengan investasi, khususnya di Batam. Dari 33 provinsi, hanya lima yang Kapasitas Fiskalnya tinggi. Selain Riau dan Kepri, tiga yang lain adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali. Sementara, tiga provinsi tergolong sangat tinggi yakni DKI Jakarta (7,1707), Kaltim (5,3085), dan Babel (2,0774). Data tersebut tertuang dalam Permenkeu Nomor 226/PMK.07/2012 tertanggal 26 Desember 2012. Di Permenkeu itu, Menkeu Agus Martowardojo enjelaskan, Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintah setelah dikurangi Belanja Pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Penerimaan umum APBD dimaksud tidak termasuk DAK, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Mampukah Sumut beranjak naik status, meninggalkan kategori sebagai provinsi dengan Kapasitas Fiskal rendah? Anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, punya optimisme tinggi bahwa Sumut bisa naik peringkat dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah alasan dikemukakan poltisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Pertama, Sumut punya potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama sektor perkebunan dan pertanian. SDA ini juga terkait dengan potensi sumber energi, baik PLTA maupun PLTU. Kedua, ada tanda-tanda dimulainya lagi eksplorasi migas di daerah Langkat. Ketiga, posisi Sumut sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi wilayah barat, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Keempat, mulai dibangun kawasan industri Sei Mangkei. Keenam, ada bandara baru Kualanamu International Airport (KIA). Ketujuh, pengembangan bandara Silangit yang diyakini bakal menggerakkan wisata Danau Toba dan berimbas ke lokasi-lokasi wisata lainnya di Sumut. \"Dan ingat, industri pariwisata itu punya multiflyer effeck yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat sekitar,\" ujar Nasril Bahar kepada JPNN di Jakarta, kemarin. Dia yakin, keberadaan KIA dan kawasan industri Sei Mangkei bakal menarik minat investor untuk masuk ke wilayah Sumut. \"Investasi merupakan satu-satunya solusi untuk mengurangi angka pengangguran, yang juga menekan angka kemiskinan,\" ujarnya. \"Jadi, rasanya kok tidak mungkin Sumut tidak bisa menaikkan angka Kapasitas Fiskalnya,\" imbuh anggota DPR yang duduk di komisi yang membidangi industri dan perdagangan itu. Perlu waktu berapa tahun? Nasril mengatakan, sangat tergantung gubernur Sumut terpilih hasil pilgub 2013 ini. Dikatakan, jika gubernur terpilih nantinya bisa dengan cepat mengatasi kendala-kendala pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan industri Sei Mangkei, dan memanfaatkan potensi SDA yang ada secara lebih cepat, maka Sumut bisa naik kelas, meninggalkan predikat Kapasitas Fiskal rendah. \"Misal Sei Mangkei, apa yang menjadi kendalanya, cepat dibereskan. Apa yang kurang dari bandara Kualanamu, ya cepat dorong pusat segera menyelesaikannya,\" kata Nasril. (sam/jpnn)