Pansus Telusuri Aset Dihapus

SMPN 1 dan Dishubkominfo Terbesar KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepahiang tetap melakukan penelusuran terhadap aset-aset daerah yang telah dihapuskan. Hal itu guna mencari fakta kebenaran  aset yang dibeli menggunakan APBD tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Pansus LHP, Nurwito. \"Harus ada kepastian, sebab dalam lampiran disebutkan juga ada motor dinas yang rusak berat bahkan tidak diketahui keberadaannya. Ini perlu diterlusuru jangan sampai barang-barang tersebut memang tidak pernah dibeli kemudian dihapus,\" tegas Nurwito. Nurwito mengatakan, penelusuran telah disepakatan anggota Pansus guna mencari tahu fakta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepahiang sampai memiliki aset yang menjadi temuan BPK RI sebesar Rp 29.197.559.973. \"Ini cukup besar, mengapa demikian. Apakah benar-benar barang-barang yang dimaksud tersebut rusak atau hilangan,\" ucapnya. SMPN 1 dan Dishubkomfo Terbesar Dalam dokumen penghapusan aset yang totalnya mencapai Rp 39.197.559.973. yang diterima  DPRD, kemarin (12/7) diketahui aset terbesar berada di SMPN 1 Kabupaten Kepahiang mengalahkan seluruh sekolah dan SKPD. SMPN 1 Kepahiang sebagai pemecah rekor penghapusan aset terbesar mencapai Rp 7.760.482.575. \"Untuk tingkat SMP angka Rp 7,76 Miliar ini sungguh fantastis. Penghapusan Aset di SMPN 1 Kepahiang paling besar dibandingkan SKPD,\" ujar Anggota Pansus DPRD Kepahiang, Rica Dennis SSI MSI. Menurutnya, dari lampiran dokumen penghapusan aset di SMPN 1 Kepahiang tersebut  beragam. Seperti, Persolan Computer (PC), laptop, buku dan meubeler. Namun dari jenis aset yang dihapus itu, aset berupa bangku kayu rotan dari pengadaan tahun 2008 lalu  dengan nominal mencapai Rp 1,416 Miliar Untuk SMPN 1 Kepahiang ini ada beberapa aset yang dihapus, merupakan aset yang dibeli sebelum kabupaten Kepahiang mekar. Lalu SKPD terbilang besar penghapusan aset terdapat di Dishubkominfo dan Budpar mencapai Rp 3,66 miliar. Kemudian Sekretariat Daerah Rp 3,02 Miliar dan Dinkes Rp 1,03 Miliar. Sementara SKPD dan sekolah lain ada yang mencapai ratusan atau puluhan juta, bahkan hanya ratusan ribu. (320)