Infrastruktur Air Bersih Tanggungjawab Pemda

Kerjasama ini harus dilakukan mengingat peraturan tanggungjawab terbesar penyediaan dan pengelolaan air bersih dan limbah, berada di tangan pemerintah daerah dan kota. \"Kerjasama harus berjalan sehat. Misalnya model kerjasama PPP, itu ada berjalan baik. Itu menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah dan dunia usaha. Tinggal mau atau tidak,\" ujar Boediono dalam acara Indonesia Waster and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/1). Selain itu, Boediono mengingatkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian masalah air minum dan sanitasi merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. \"Air bersih dan sanitasi, menjadi tanggung jawab kita semua, tapi sebenarnya untuk dua hal ini pemkab dan pemkot yang paling bertanggungjawab tentu harus didukung oleh pemprov dan pemerintah pusat, tapi itulah amanah undang-undang,\" paparnya. Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Syaiful menjelaskan acara kali ini merupakan momentum yang tepat untuk mencapai target pengembangan air minum dan sanitasi di Indonesia, terutama dalam memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun target MDGs tahun 2015. \"Saat ini perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi sebanyak 410 perusahaan. PDAM mengaliri air minum bersih untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan masing-masing sekitar 41,88 persen dan 13,9 persen,\" terangnya. Dalam program MDGs, pemerintah telah berkomitmen agar 68,87 persen masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses fasilitas air minum bersih pada dua tahun mendatang. Sementara akses fasilitas sanitasi dasar sebesar 62,41 persen penduduk. Pencapaian air minum bersih saat ini sekitar 48 persen dan sanitasi baru 51 persen. Dalam acara ini hadiri pula Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok). (chi/jpnn)