BENGKULU, BE - Setelah mendatangani komitmen kesepakatan bebas malaria, dalam rangka Hari Malaria Sedunia (HMS) ke-9 tahun 2016 di Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Mentri Kesehatan (Menkes) RI, Prof dr Nila Djuwita F Moeloek SpM juga membagikan ribuan kelambu sebagai alat perang melawan malaria kepada masyarakat Provinsi Bengkulu.
Setidaknya ada sekitar 16 ribu kelambu dibagikan, kepada 7 kabupaten yang banyak terserang penyakit demam berdarah. \"Kelambu ini sudah kita bagikan, kita minta dapat dipakai untuk menghindari atas gigitan nyamuk demam berdarah,\" ujar Nila saat mengadakan konfrensi pers di Bandara Fatmawati Bengkulu, kemarin.
Menkes mengatakan pemberikan kelambu tersebut sebagai interfensi dari pemerintah kepada masyarakat untuk tetap melakukan pencegahan dari wabah demam berdarah. Karena wabah demam berdarah dapat datang secara tiba-tiba, jika masyarakat tidak menjaga lingkungan sekitar.
\"Obat DBD ini mahal, kalau sudah kita berikan kelambu tinggal tidur tapa harus membayar mahal,\" ungkapnya.
Bukan hanya di Provinsi Bengkulu, pembagian kelambu juga dilakukan di Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara yang belum terjangkau pada tahun 2014. Kemudaian dilakutkan pembagian Di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebanyak 1.451.1954 kelambu.
\"Dengan upaya ini, komitmen kita bersama 2020 semua harus bebas dari serangan penyakit malaria. Termasuk di Bengkulu, semua harus berkomitmen,\" terang Nila.
Kelambu sebanyak 16 ribu dari kementrian dan ditambah dengan 700 unit kelambu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH menegaskan Bengkulu harus menghapus stigma sebagai daerah yang dinyatakan sebagai kawasan endemik penyakit malaria. \"Sebagai bentuk komitmen kita, APBD sebesar 55 persen untuk kabupaten kota dapat digunakan untuk melakukan pencegahan malaria,\" terang Gubernur dalam jumpa pers di Bandara Fatmawati Bengkulu, kemarin.
Menkes juga mengapresiasi langkah gubernur Bengkulu untuk menyisihkan 10 persen APBD untuk kesehatan. Hal ini dinilai sangat tepat, karena Bengkulu masih memiliki angka kasus malaria menyumbang keenam tertinggi kasus malaria setelah lima provinsi wilayah timur, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.
\"Ini sangat sejalan sekali. Karena dari 514 kabupaten kota yang ada, baru 232 yang berstatus eliminasi malaria. Termasuk Bengkulu masih 7 kabupaten dan kota lagi yang belum masuk eliminasi malaria,\" ujar Menkes.
Meski demikian, Menkes juga menilai dalam tahun 2015 wabah malaria di Indonesia, mengalami penurunan 0,85 persen per 1.000. Sedangkan untuk Bengkulu juga mengalami penurunan sebesar 0,3 persen.
\"Peran pimpinan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalan ini. Untuk itu, komitmen yang kuat target 2020 bebas malaria,\" tegasnya.
Menkes juga menghimbau kepada pemerintah untuk dapat menjangkau daerah endemis penyakit malaria. Baik melakukan pencegahan secara dini, maupun dengan cara interfensi kepada masyarakat. Karena pencegahan itu lebih baik dari pengobatan.
\"Pemerintah adalah penentu keberhasilan. Tapi masyarakat juga harus aktif untuk menjaga lingkungan. Sehingga wabah ini tidak kembali menyerang,\" pungkas Nila.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, mengatakan Bengkulu sudah lama menjadi daerah endemis malaria. Bahkan Presiden RI pertama Soekarno juga pernaha menderita penyakit malaria saat diasingkan di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, Pemprov sangat bertekat pada tahun 2020 mendatang, Bengkulu harus bebas dari malaria.
\"Anggapan orang kalau belum terkena malaria, bukan orang Bengkulu. Itu harus dihilangkan. Itu itu semua harus berkomten untuk bebes dari malaria,\" tegas RM.
Sejauh ini sudah tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu yang sudah dinyatakan telah eliminasi malaria, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Tujuh kabupaten kota lainnya ditargetkan eliminasi malaria antara 2017 hingga 2019, sehingga Provinsi Bengkulu secara keseluruhan akan eliminasi malaria pada tahun 2020.
\"Dalam program prioritas kita, salah satunya kesehatan ini telah kita anggarakan sebesar 10 persen dari APBD. Sementara 20 persen untuk pendidikan dan 30 persen untuk infrastruktur. Kita harap ini nanti mampu untuk mengetaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat selama inii,\" ujar Gubernur.(151/333)