SARAN Komisi II DPRD Kota Bengkulu agar pengelolaan parkir di Kota Bengkulu menggunakan sistem elektronik seperti di Jakarta, mendapat penolakan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dihubkominfo) Kota Bengkulu. Dishub justru meminta dewan memahami terlebih dahulu sistem penganggaran berdasarkan kebutuhan sebelumnya.
\"Mereka itu (dewan,red) bukan tidak paham, tapi belum tepat. Dan kalau bicara itu jangan seperti burung beo,\" kata Plt Kadishubkominfo Kota, Mardi Kusuma, kemarin.
Menurutnya, usulan dewan tersebut justru mengherankan pihaknya, karena dalam anggaran 2016 usulan Dishubkominfo untuk memnuhi kebutuhan perlengkapan parkir sebesar Rp 80 juta saja dicoret. Padahal, menurutnya, usulan tersebut merupakan kebutuhan wajib yang harus didapatkan oleh juru parkir untuk mengakomodir perlengkapannya seperti seragam/rompi parkir, topi, sepatu, SPT, kebutuhan administrasi, dan termasuk biaya untuk melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap 529 juru parkir yang tersebar di 12 zonasi Kota Bengkulu.
Lanjut Mardi, dari pencoretan usulan anggaran tersebut pihaknya terkendala untuk melakukan bimtek, akibatnya kerap menimbulkan persepsi atau pendapat bahwa banyak juru parkir yang nakal atau tidak paham aturan seorang parkir yang sebenarnya.
\"Anggaran tidak terlalu besar cuma Rp 80 juta, tapi ditolak. Kalau tidak bimtek, kenapa jukir dibilang nakal, sebenarnya siapa sih yang nakal,\" ungkap Mardi.
Sementara terkait ketidaksepakatan dewan terhadap kebijakan Dishub untuk menaikkan setoran parkir, menurut Mardi selain menambah jumlah titik parkir, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan setoran pun tidak dilakukan secara sepihak, melainkan meminta kesepakatan dengan juru parkir melalui duduk bersama dan menyampaikan hasil kajian evaluasi yang valid. Dan kenaikan tersebut tidak secara keseluruhan melainkan hanya dibeberapa titik yang memiliki potensi besar.
Mardi meminta anggota dewan bijak dalam memberikan masukan atau saran.
\"Seharusnya dewan realisasikan dulu anggaran untuk kebutuhan jukir. Kalau itu saja tidak diakomodir, bagaimana mau membuat parkir elektronik,\" cetusnya.
Penerapan sistem parkir eletronik, sebutnya, bisa saja dilakukan, namun hanya di tempat-tempat tertentu. Seperti rumah sakit, bandara, sarana wisata atau pihak pemerintah kota harus menyiapkan terlebih dahulu lokasi-lokasi parkir khusus.
\"Tapi kalau sekedar di pingir-pingir jalan mau gimana? di Jakarta juga gak ada kok, malah banyak pak ogah ngatur lalu lintas di situ,\" tambahnya. (805)