Anggaran Kelistrikan Terserap 44 Persen

JAKARTA - Penyerapan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepanjang tahun 2012 hanya mencapai 58,4 persen, atau terburuk kedua setelah Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu disebabkan banyak proyek kelistrikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak berjalan alias mangkrak.\"PLN sudah pernah ditegur. Tetapi perkembangannya tetap saja. Terus terang kami ingin publik mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya sampai penyerapan anggaran menjadi rendah,\" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno, Senin (14/1). Selaku penyelenggaran Anggaran, Kementerian ESDM dianggap bertanggung jawab terhadap hal itu. Dalam laporan realisasi anggaran Kementerian ESDM tercatat program listrik nasional diberi alokasi anggaran Rp 6,5 triliun. Namun oleh PLN hanya terserap Rp 2,9 triliun, atau 44 persen saja. Karena hal itulah, lanjut Waryono, angka serapan anggaran di Kementerian ESDM menjadi sangat rendah. \"Jelas citra Kementerian ESDM yang dirugikan,\" tukasnya. Program listrik nasional sepanjang tahun 2012 disebar dalam tujuh satuan kerja Unit Induk Pembangunan (Satker UIP) yang meliputi pembangunan jaringan Jawa-Bali, pembangkit dan jaringan Nusa Tenggara, jaringan Sumatera I, jaringan Sumatera II, pembangkit dan jaringan Kalimantan, pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua serta jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua. Beberapa proyek yang terbengkalai diantaranya pembangunan empat Gardu Induk (GI)  seperti GI Galang (275 KV) dan GI Sarulla (275 KV) untuk wilayah Sumatera, GI Lengkong (500 KV) di Jawa dan GI Wotu (275 KV) di Sulawesi. Akibatnya, distribusi listrik wilayah tersebut masih berpeluang mengalami gangguan,\"Itu untuk menopang distribusi listrik ke daerah,\" terangnya Menurut Waryono, gagalnya eksekusi sejumlah proyek kelistrikan sangat berimbas terhadap penyerapan anggaran Kementerian ESDM. Pasalnya, sebagian besar anggaran ESDM memang dialokasikan untuk proyek listrik nasional di PLN. Ketika proyeknya macet, imbasnya kena juga Kementerian ESDM. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah kita karena pelaksana di lapangan itu PLN,\" tegasnya Dia merasakan ketidakadilan karena selama ini Kementerian ESDM telah bekerja maksimal sesuai ketentuan, bahkan sejumlah penghargaan juga berhasil diraih. \"Kami sudah bekerja maksimal sehingga bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, sistem tata kelola pegawai juga mendapat pengakuan,\" tuturnya Selama ini, menurut dia, tata kelola anggaran di Kementerian ESDM merupakan yang terbaik diantara institusi Kementerian yang lain. Tapi sayang, karena penyerapan anggaran kelistrikan rendah citranya menjadi buruk. \"Kami tentu sedih juga melihat perkembangan seperti ini, tapi tahun ini akan kita perbaiki,\" jelasnya.(wir)