BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu menerima tawaran pihak Kontrol Sosial Masyarakat Bengkulu (Kosmab) dan Suara Mahasiswa UMB Bersatu (SMUB) untuk melakukan hearing mengenai kejelasan pengelolaan pasar Pagar Dewa, di ruang Wawali kemarin (22/1). Dalam hearing yang mempertemukan seluruh SKPD yang menangani tersebut, pihak aktivis Kosmab, merasa tidak puas dan menilai pemerintah kota tidak transparan, sehingga memutuskan akan membawa persoalan pasar pagar dewa tersebut ke DPRD.
Hal ini dikarenakan pihak pemkot tidak bisa memenuhi permintaan akan data-data yang dibutuhkan oleh Kosmab dan SMUB untuk dikaji. Seperti notulensi pernyataan Ketua Koperasi Bangun Wijaya Junaidi Sandestio yang ingin menyerahkan pengelolaan pasar tersebut serta dokumen-dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas pasar tersebut.
\"Kosmab dan SMUB kecewa dengan hasil yang hari ini kami dapati di pemkot karena tidak ada bukti yang didapatkan. Seperti Mou yang kami dapatkan di Kopkal bangun wijaya itu disertai tandatangan dan cap, sedangkan di pemkot tidak ada, jadi publiklah yang menilai,\" kata Nanda selaku Koordinator Kosmab.
Disamping itu, pihaknya juga mempertanyakan atas pengakuan pemerintah kota tentang adanya lapak dan auning yang dijual ketika pasar tersebut terbakar beberapa tahun yang lalu. Padahal, menurutnya, dalam surat keputusan Kementerian Koperasi yang berhak melakukan hal itu adalah pengelola pasar.
\"Nah, ditahun 2005 itu dijual oleh pemda kota melalui dinas koperasi, nah ini ada apa? maka dari itu proses ini akan terus kami giring untuk menemukan kebenaran, karena jangan sampai para pedagang dirugikan atas konflik kepentingan yang terjadi,\"cetusnya.
Selama berlangsungnya hearing yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota, Ir Patriana Sosialinda tersebut, sempat diwarnai dengan perdebatan yang menyebabkan suasana gaduh, antar Kosmab dengan pejabat yang hadir. Meski sempat terjadi ketegangan, namun Patriana dapat memimpin hearing ini dengan damai dan bijaksana hingga selesai.
\"Tujuan mereka ini baik untuk meminta penjelasan akan kebenaran, itu harusnya kita dukung mereka ini sebagai pejuang muda. Dan semua sudah kita jelas mulai dari legalitas sampai ke hak dan kewajiban dari perjanjian yang ada. Dan semua dokumen juga kita berikan yang sebenarnya itu adalah dokumen negara yang tidak sembarangannya saja dibagikan, jadi tolong kita saling menghargai,\" tutur Wawali tenang. (805)