JAKARTA, BE – Teror bom yang terjadi di kawasan Sarinah pekan lalu memang menimbulkan guncangan sesaat pada pasar finansial di Indonesia. Namun, hal itu nyatanya tak menyurutkan iklim ekonomi di dalam negeri untuk terus bergeliat.
Saat menghadiri acara bertajuk “Mendorong Pertumbuhan dan Meningkatkan Daya Saing dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” akhir pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan apresiasinya terhadap keberanian masyarakat dalam menghadapi teror dan optimisme masyarakat pasca insiden itu terjadi.
”Coba lihat di tempat lain ada bom orang berlarian, justru kemarin pas ada bom di Jakarta orang tidak takut. Malah nonton,” ujarnya disambut gelak tawa hadirin kala itu.
Namun, baginya hal itu malah mencerminkan keberanian masyarakat yang kebal akan teror.
Respon dan penanganan yang cepat dari pihak berwajib juga menjadi perhatian tersendiri baginya. Meski, lanjutnya, ada korban dari teror bom tersebut, tetapi seluruh pihak dianggap telah mengerahkan berbagai upaya menangani insiden tersebut.
”Kita bersyukur negeri ini berbeda dengan negara lain. Keamanan dapat dibandingkan dengan negara lain, apabila ada bom berhari-hari dirundung bermasalah, ini kita hanya tiga jam selesai, meski ada korban juga,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga terus mengimbau adanya sinergi yang baik antara pemerintah, otoritas, dan seluruh pelaku usaha agar dapat membantu menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dia berujar bahwa dalam kondisi ekonomi yang sedang bertumbuh seperti saat ini, pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya bagi pada pelaku usaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Bahkan, dalam kondisi terpuruk sekali pun para pelaku harus dapat melihat peluang usaha.
”Marilah kita bekerja bersama-sama, suatu kerja sama antara Pemerintah dan dunia bisnis dapat tumbuh bersama. Sekarang masanya adalah bagaimana bekerja bersama untuk membangun bangsa,” tuturnya.
Pria keturunan Bugis itu juga mencontohkan pada kondisi jalan macet yang penuh sesak akan kendaraan. Kemacetan, lanjutnya, semestinya malah membuat berbagai pihak putar otak untuk mencari solusi terbaik.
Bagi para pelaku usaha, hal itu harusnya dilihat sebagai sebuah peluang untuk bersinergi bersama pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dapat menanggulangi masalah kemacetan.
”Kalau macet itu kan tidak berarti kita harus marah dalam kemacetan. Tentu kita harus melihat bahwa dalam kemacetan itu kita butuh jalan tol yang banyak,” jelasnya.
Dalam sambutannya, JK juga sempat menyinggung soal tingginya suku bunga acuan yang ada di Indonesia. Meski, dia juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang baru-baru ini memutuskan untuk menurunkan BI rate dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen. ”Kita harapkan bulan depan turun lagi, turun lagi,” imbuhnya.
Tak berhenti disitu, dia juga meminta kepada sektor perbankan agar melakukan transmisi dengan ikut memangkas tingkat suku bunga masing-masing usai keputusan BI menurunkan suku bunga.
”Bunga seimbang bagus. Kita tidak mengapresiasi bank yang bunganya tinggi. Kita apresiasi bank dengan pertumbuhan baik dan memberikan efisiensi yang besar,” tuturnya.
JK berujar bahwa rezim suku bunga tinggi merupakan sentimen yang negatif. Sebab, dengan tingginya suku bunga maka minat masyarakat untuk berwirausaha akan hilang. Karena itu pula, dia menyinggung agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut turut campur terlibat dalam mengubah mindset soal suku bunga. ”Saya katakan, berapapun OJK kampanye memperbesar pasar modal, tidak akan jalan selama bunga deposito tinggi. Akibatnya 65 persen pasar modal kita dikuasai asing, ini membahayakan bangsa,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad memberikan masterplan pengembangan industri keuangan nasional dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Muliaman merinci, ada tiga pilar penting yang harus dikokohkan untuk perkembangan sektor jasa keuangan dalam perannya kepada pembangunan ekonomi.
Pertama, peran sektor jasa keuangan akan diotimalkan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, stabilitas sistem keuangan harus dijaga sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga peran sektor jasa keuangan akan diarahkan untuk mendorong terwujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.
”Masing-masing pilar tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa program kerja strategis yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan. Kita harus tetap fokus untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal. Saya memandang momentum inflasi yang rendah harus dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik, dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan,” ujar Muliaman.
Dia juga memandang agar sinergi antar seluruh pihak dapat terjadi agar perbaikan ekonomi terus terjadi. Baik pemerintah, otoritas, maupun pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat mengembalikan minat dan kepercayaan investor kepada Indonesia.
”Di tengah-tengah upaya untuk meredam gejolak ekonomi yang berlangsung guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi nasional, Kita harus bergegas untuk memperkuat basis pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat,” tuturnya.
Harapan dan optimisme juga datang dari pelaku usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengharapkan ledakan terjadi tak menggoyahkan minat investasi pada penanaman modal di Indonesia.
”Mudah-mudahan tidak ada pengaruh. Gelombang serangan ini tak terjadi di kita saja. Kita ini negara yang di luar konflik. Jadi kalau dibilang akan berpengaruhu pada investasi saya rasa tidak,” ujarnya.
Hariyadi yakin Indonesia masih menarik bagi investor walau terjadi ledakan. Dia juga mengharapkan aparat keamanan sigap mengambil langkah pengamanan. Namun, dia mengakui, mau tidak mau aka nada dampak pada beberapa sektor salah satunya yakni ritel. Masyarakat, lanjutnya, akan mengurangi intensitas datang ke mall karena kejadian teror pekan lalu.
”Orang yang akan takut ke mal. Jadi ritel yang kena, tapi dampak ke investasi secara keseluruhan tidak ada,” katanya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai serangan bom di kawasan Sarinah, Thamrin, diyakini tak akan mengganggu aktivitas ekonomi Indonesia, diantaranya perdagangan dan pariwisata. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ?Sasmito Hadi Wibowo, dampak ledakan bom tersebut tidak akan membawa pengaruh besar bagi aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara lain.
\"Diharapkan bom Thamrin tidak akan mengganggu perdagangan, jangan khawatir lah. Karena perjanjian dagang kan bukan cuma sesaat tapi ada prosesnya. Trennya paling sementara,\" ujarnya.
Sasmito menjelaskan, sekalipun berpengaruh, dampaknya akan kecil terhadap neraca perdagangan RI. Dia melanjutkan, sekalipun pada bulan Februari nantinya diprediksi nilai perdagangan bakal rendah, hal tersebut dipastikan bukan disebabkan adanya peristiwa bom Sarinah. \"Tapi kan Februari, bulan pendek, jadi kalaupun rendah (nilai perdagangan) bukan berarti karena bom Thamrin,\"jelasnya.
Tidak jauh berbeda dengan imbasnya terhadap sektor pariwisata. BPS bahkan menyatakan apresiasnya terhadap upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung meninjau lokasi pemboman dan memerintahkan peningkatan keamanan.
\"Pemerintah sigap ya, bandara-bandara langsung meningkatkan keamanan, sehingga memberi persepsi baik bagi turis, jadi merasa aman. Penyelesaiannya juga cepat sekali, sehingga korbannya relatif sangat sedikit dibanding negara lain, seperti teror bom di Paris, Turki. Sehingga tidak terlalu mengganggu ekonomi kita,\" paparnya Sasmito.
Meski begitu, pasca insiden teror tersebut, Sasmito mengimbau, Kementerian terkait untuk tetap mensosialisasikan informasi mengenai situasi keamanan di Indonesia yang sudah terkendali. Khususnya di pusat-pusat wisata di seluruh negeri kepada para wisatawan mancanegara. \"Jadi informasi tersebut dapat memberi citra baik, bahwa Indonesia mampu menanganinya dengan baik. Yang jelas dampaknya ini sementara,\"imbuhnya. (dee/ken)
Tags :
Kategori :