‘Belum’ Merdeka, Pemerintah Gagal

BENGKULU, BE - Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP menilai \'belum\' merdekanya masyarakat Bengkulu hingga Indonesia berumur 70 tahun ini dikarenakan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.  Sebab, merdekanya suatu  rakyat ditandai dengan 3 hal, yakni berdaulat, ekonomi berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri dan berkepribadian.

\"Salah satu faktor yang menunjang \'merdekanya\' kehidupan masyarakat adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Khusus di Provinsi Bengkulu, infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan irigasi persawahannnya kita tahu sendiri. Ini merupakan kegagalan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota.  Pemerintah telah gagal mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pusat untuk menyediakan infrastruktur yang layak dan memadai bagi masyarakatnya,\"  ungkap Jonaidi kepada BE, kemarin (18/8).

Untuk keluar dan \'merdeka\' dibutuhkan keseriusan dari para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu untuk bekerja lebih keras lagi mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup terbatas dan dipastikan tidak mampu untuk membangun daerahnya masing-masing. Di sisi ekonomi, Jonaidi mengaku yang belum \'merdeka\' bukan hanya perekonomian masyarakat di Provinsi Bengkulu, namun juga dialami semua masyarakat Indonesia. Dollar AS semakin naik, nilai tukar rupiah kian anjlok, semua harga melambung, bahkan saat ini terjadi krisis daging sapi dan daging ayam di sejumlah daerah di Indonesia.

\"Ini akibat dari kita belum mampu berdiri diatas kaki sendiri di bidang perekonomian. Negara kita punya potensi alam yang melimpah, seperti minyak bumi, tambang emas, batu bara dan lainnya. Tapi sumber daya alam tersebut kita jual ke negara lain dengan harga yang sangat murah, kemudian kita beli kembali dengan harga yang sangat mahal.  Ini peran pemerintah pusat yang sebetulnya tidak berdaya.  Bohong besar Jokowi mengatakan secara ekonomi kita sudah berdikari, faktanya ekonomi masyarakat semakin mencekikkan leher,\" paparnya.

Kendati demikian, sebagai wakil rakyat, ia tetap berharap kepada penyelenggara pemerintahan, baik daerah maupun nasional agar segara mengambil kebijakan yang strategis untuk mengatasi krisis ini. Sebab, jika dibiarkan semakin lama, maka kondisi akan semakin sulit dan kata \'merdeka\' hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Di bagian lain, Pengamat Sosial dan Politik Universitas Bengkulu, Mirza Yasben MSoc Sc mengungkapkan, masyarakat Bengkulu \'belum\' merdeka karena rendahnya semangat juang para penyelenggara pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga dikarenakan Bengkulu belum demokratis, pengelola pemerintah masih banyak yang korupsi, pejabat otoriter, dan masyarakat dibiarkan berjalan sendiri untuk mencari penghidupannya.

\"Kekayaan alam Bengkulu juga dikeruk dibawa keluar. Harusnya sebagai daerah penghasil batubara, sawit dan padi, Bengkulu ini makmur tapi kenyataannya tidak,\" kata Mirza.

Investor sebagai penyokong perekonomian masyarakat juga masih minim di Provinsi Bengkulu. Menurut Yasben, hal tersebut dikarenakan tingkat korupsi di Bengkulu masih tinggi, sehingga investor belum begitu yakin untuk menanamkan modalnya lebih besar.

\"Bengkulu ini adalah daerah timur yang terdapat di barat. Daerah kecil tapi tingkat korupsinya tinggi,\" ujarnya. Masih menurut Mirza, untuk keluar dari kemiskinan ini, solusinya Bengkulu harus membuka diri menjadi demokratis, membuka kran masuknya investor, menghilangkan budaya korupsi dan bekerja murni untuk kesejahteraan masyarakat, bukan berkuasa untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

\"China dulu juga terpuruk, namun sejak 1988 mereka membuka diri beralih ke demokratisasi, sekarang hasilnya bisa kita lihat sendiri berbagai produk China pun beredar di Indonesia,\" tuturnya menutup pembicaraan. (400)