BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan penghasilan tenaga honorer di lingkungan Pemprov. Selama ini ratusan honorer itu mendapatkan gaji yang beragam, seperti honorer di Sekretariat Daerah (Setda) mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 juta perbulan, di Satpol PP Rp 1,5 juta perbulan dan di SKPD diberikan gaji antara Rp 600 hingga Rp 750 ribu per bulannya.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan kenaikan gaji para honorer tersebut ke DPRD Provinsi Bengkulu. Sebab, gaji yang diberikan selama ini dinilai tidak wajar karena beban kerja para honorer kadang-kadang jauh lebih berat dari PNS.
\"Akan kita usulkan ke DPRD upah atau gaji tenaga honorer itu, mungkin akan kita samakan dengan Upah Minim Provinsi (UMP), yakni Rp 1,5 juta perbulannya,\" ungkap Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu, Edyarsyah SSos.
Ia pun belum bisa memastikan apakah usulan itu akan diterima oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu atau tidak, pasalnya hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui jumlah total tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
\"Data keseluruhan honorer belum ada, yang kami tahu hanya honorer di sekretariat sekitar 360 orang lebih dikit. Untuk itu, sebelum mengusulkan kenaikan gaji ini, kami terlebih dahulu akan meminta data honorer dari semua SKPD. Data ini penting agar bisa mengetahui jumlah anggaran yang harus dianggarkan untuk pembayaran gajinya,\" terang Edyarsyah.
Jika jumlah tenaga honorer cukup banyak, Edyarsyah mengaku agak sulit jika gajinya disamakan dengan UMP karena dipastikan akan menguras APBD. Namun pihaknya memiliki solusi, jika gaji dinaikkan maka jumlah honorernya harus dikurangi. \"Saya kira untuk mengurangi atau memangkas tenaga honorer itu agak sulit, karena mereka bekerja sudah belasan tahun dan sudah memiliki tanggungan keluarga. Untuk menyelesaikannya, kami akan bahas bersama DPRD,\" jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu, Ir Muharamin sata dihubungi BE kemarin, menyatakan bahwa pada dasarnya anggota DPRD setuju menaikkan gaji honorer tersebut. Namun pihaknya ingin mengetahui jumlah tenaga honorer terlebih dahulu. \"Kalau jumlahnya dikit sekitar 300 atau 400 orang tidak masalah, tapi kalau jumlahnya sampai 1000 orang, APBD kita akan jebol jika gajinya disesuaikan dengan UMP,\" kata Politisi Demokrat ini.(400)