Bupati Sentil Pejabat Malas

BENTENG, BE - Ada yang menarik dari peresmian proyek PNPM yang dipusatkan di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung kemarin. Bupati Ferry Ramli,SH,MH yang meresmikan kegiatan PNPM itu menyentil para pejabat Benteng yang malas. Banyak pejabat selevel kepala dinas/badan dan kantor malas turun ke lapangan, guna menyerap keluhan masyarakat. Sorotan ini langsung disampaikan oleh orang nomor 1 di kabupaten termuda ini saat memberikan sambutannya dihadapan ratusan warga yang hadir. \" Jika pejabatnya tidak ada seperti ini, bagaimana mau mendengarkan keluhan dari masyarakat ini,\" sesal Ferry.. Dalam kesempatan ini, bupati  meminta protokoler dan instansi terkait menyampaikan kepada para pejabat dimaksud untuk setia mendampingi bupati, khususnya ketika kunjungan kedesa - desa di wilayah kabupaten Benteng ini.  Sehingga, jika ada keluhan warga di tingkat desa dapat langsung didengar oleh dinas yang bersangkutan. Dengan begitu keluhan itu dapat direspon secepat mungkin. Karena, seorang pejabat intinya bukan minta dilayani oleh masyarakat, namun justru untuk melayani masyarakat. \"Tolong jika ada kunjung ke desa, ikut sertakan kepala dinas, sehingga dapat mendengar keluhan dari masyarakat yang kita cintai ini,\" katanya. PNPM Diduga Bermasalah Tampaknya kucuran proyek Pemerintah Pusat  yang diperuntukan bagi masyarakat miskin disetiap daerah di Indonesia, sangat rawan dari aksi praktik korupsi. Seperti yang terjadi pada proyek PNPM di Kabupaten Benteng tahun 2012 senilai Rp 24 milyar lebih. Sejauh ini Komisi I DPRD Benteng telah menerima laporan dari masyarakat, jika proyek PNPM itu diduga banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran alias mubazir. \"Kita sudah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat jika proyek PNPM di Benteng ini bermasalah,kita minta perbaiki ditahun 2013 ini, \" kata Anggota Komisi I DPRD, M. Nazir Jahiyah pada BE kemarin. Selain itu, sambung wakil rakyat  dari partai PPP ini, dewan juga tidak mendapatkan koordinasi atau undangan dari para Pengelola PNPM tersebut. Padahal, komisi I ini seharus selaku pengawasan dalam pembangunan di kabupaten termuda itu. Oleh sebab itu, dewan mengharapkan kedepann atau di proyek PNPM 2013 ini pengelola PNPM baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten berkoordinasi dengan lembaga wakil rakyat tersebut. Dengan begitu fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat. (111)