KEPAHIANG, BE-Panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) yang dibentuk DPRD Kepahiang mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Ini terkait beberapa temuan BPK RI dibeberapa SKPD Pemkab Kepahiang terkait penggunaan anggaran tahun 2014. Menurut anggota pansus, beberapa temuan yang sudah dibukukan dalam salinan LHP BPK ternyata rekomendasi dari adanya temuan tersebut tidak untuk dikembalikan ke kas daerah (kasda). \"Setiap adanya temuan dalam LHP yang dikeluarkan BPK RI pastinya ada kerugian yang dialami oleh daerah (kasda). Hanya saja dari beberapa temuan di SKPD tadi kami melihat ternyata dari temuan tersebut tidak ada rekomendasi untuk mengembalikan kerugian negeranya ke Kasda,\" ujar Ketua Pansus LHP Edwar Samsi SIP MM. Dikatakannya, temuan BPK itu seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh pegawai di lingkungan RSUD Kepahiang. Dalam LHP BPK RI menjadi temuan dengan nominal Rp 96 juta. \'\'Seperti pembayaran THR bagi pegawai di RSUD Kepahiang, kan menjadi temuan dari LHP BPK. Hanya saja dari temuan tersebut, rekomendasi BPK hanya menegur saja dan melarang manajemen RSUD menggangarkan kembali THR tersebut. Kalau menurut kita sih, harusnya uang THR tersebut dikembalikan ke kasda,\" jelas Edwar. Terpisah, Direktur RSUD Kepahiang H Tajri Fauzan SKM MSi dikonfirmasi menyampaikan terkait temuan BPK RI tersebut hanyalah kesalahan administrasi saja,sehingga menurutnya memang tidak ada pengembalian kerugian negara dalam temuan tersebut. \"Perlu diketahui juga jika RSUD Kepahiang sudah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga proses penganggaran kita lakukan sendiri melalui manajemen RSUD. Hanya saja terkait temuan tersebut, dari koordinasi yang kita lakukan ke BPK hanyalah kesalahan administrasi saja. Kita siap mengembalikan temuan tersebut, tetapi dari rekomendasi pihak BPK tidak diperkenankan untuk dikembalikan,\" terang Fajri. Menurutnya, terkait dengan temuan tersebut, RSUD tahun 2015 ini tidak akan menganggarkan pemberian THR bagi para karyawan di RSUD Kepahiang. \"Kalaupun kita sudah menerapkan BLUD, hanya saja dengan adanya temuan tersebut pada tahun 2015 ini kita tidak akan menganggarkan lagi pemberian THR tersebut,\" tandansya.(505)
Pansus Pertanyakan LHP BPK
Rabu 17-06-2015,16:30 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 28-07-2026,13:11 WIB
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Babak Baru Pertahanan Maritim RI
Selasa 28-07-2026,13:08 WIB
Memanfaatkan Warisan Bumi Guna Mendongkrak Ekonomi Warga Perbatasan
Selasa 28-07-2026,13:04 WIB
Prabowo Minta Kampus Siapkan SDM dan Riset Dukung B60 hingga Etanol
Selasa 28-07-2026,13:06 WIB
Kemenpar dan Kemensos Perkuat Akses Pendidikan dan SDM Pariwisata
Selasa 28-07-2026,13:25 WIB
Audiensi dengan Ombudsman RI, Helmi Hasan Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Transparan
Terkini
Selasa 28-07-2026,16:25 WIB
Petani di Curup Utara Tewas Bersimbah Darah di Kebun, Polisi Selidiki Pelaku
Selasa 28-07-2026,16:23 WIB
Stok Pangan di Kota Bengkulu Aman, Pemkot Catat Konsumsi Rokok dan Kosmetik Meningkat
Selasa 28-07-2026,16:21 WIB
Fikri Thobari Didakwa Terima Rp2,5 Miliar, Jaksa Ungkap Modus Fee Proyek
Selasa 28-07-2026,16:12 WIB
Peringati Hari Koperasi ke-79, Dinkop UKM Kota Bengkulu Dorong Koperasi Bertransformasi Digital dan Tingkatkan
Selasa 28-07-2026,15:59 WIB