JAKARTA, BE – Pemukulan gong sebanyak sembilan kali oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU Husni Kamil Manik menandai dimulainya tahapan pilkada serentak 2015. Sebagai langkah awal, dilakukan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dari KPU ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Husni menuturkan, DAK2 diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke KPU dan segera dikirimkan ke seluruh kepala daerah. \"Sebelum matahari terbenam datanya sudah dikirim,\" ujar Husni di ruang sidang utama KPU, Jakarta, Jumat (17/4). DAK2 akan menjadi dasar penentuan persentase syarat dukungan calon perseorangan. Dengan demikian, calon yang akan maju melalui jalur perseorangan atau independen dapat lebih awal mempersiapkan diri. Husni mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak menjadi momentun penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Sebab, untuk kali pertama Indonesia akan menyelenggarakan pilkada secara masif dan terukur. \"Momen ini penting kita jaga,\" ucapnya. KPU akan menyosialisasikan pilkada serentak ke seluruh daerah dan menunjukkan kesiapannya sebagai penyelenggara. Husni mengatakan, dalam persiapan itu, koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sebelumnya, KPU telah berkoordinasi secara vertikal dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga peradilan. \"Bahkan, kami sudah bicara dengan presiden, wakil presiden, pimpinan DPR, dan DPD,\" kata Husni. Koordinasi horizontal dilakukan dengan seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota. \"Koordinasi untuk memastikan dukungan yang diwajibkan undang-undang tentang fasilitas daerah,\" jelas Husni. Dia meminta, daerah tidak hanya menyiapkan dana, namun dukungan staf dan perkantoran utama di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat penyelenggara. Kepala daerah juga harus bisa memastikan mengenai situasi keamanannya. \"Tiga itu yang kami lakukan dalam masa persiapan,\" imbuh Husni. Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pilkada serentak akan berlangsung di 269 daerah pada 9 Desember 2015. \"9 di provinsi, 260 di kabupaten/kota,\" katanya. Menurutnya, pilkada serentak dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat? untuk memilih pemimpin di daerah yang lebih berkualitas. Dia mengapresiasi KPU yang berhasil melaksanakan peran dan tugasnya secara konstitusional untuk melaksanakan pemilu, khususnya pilkada. \"Kami optimis pilkada serentak dilaksankan baik oleh KPU,\" tandasnya. Seperti diketahui, pilkada akan berlangsung dalam tiga gelombang, mulai tahun 2015 hingga 2018. Lalu, dilanjutkan pilkada serentak secara nasional pada 2027. Gelombang pertama dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk kepala daerah yang ?akhir masa jabatannya (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016. Gelombang kedua dilaksanakan pada Februari 2017 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ-nya 2017. Sedangkan, gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 bagi AMJ tahun 2018 dan AMJ tahun 2019. Beda Data Kementerian Dalam Negeri berencana mengundang sejumlah daerah yang masih memiliki kendala pendanaan untuk menyelenggarakan pilkada serentak. Langkah ini dilakukan agar pesta dmeokrasi di tingkat lokal berjalan sesuai yang dijadwalkan. \"Senin (20/4) kami akan mengundang 68 daerah untuk mengklarifikasi kepastian dan ketersediaan dana pilkada,\" kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta. Kemendagri juga akan memastikan apa saja hambatan yang dihadapi sejumlah daerah itu untuk melaksanakan pilkada. \"Dan kami akan trouble shooting satu per satu,\" ujarnya. Beberapa pihak yang akan diundang, antara lain, Sekda selaku TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) didampingi Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah. Selain itu juga dari pihak penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Dia mengungkapkan, menurut catatan KPU ada 68 daerah yang masih dalam tahap pembahasan dan mengajukan dana pilkada. \"Padahal, data kami hanya sekitar delapan. Dan yang sudah mengkonfirmasi secara tertulis ada tiga daerah, yakni Pandeglang, Sambas, dan Majene,\" katanya.(**)
Kategori :