Hampir Semua SKPD Rapor Merah

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (8/4) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penyerapan APBD-APBN triwulan pertama tahun 2015. Rapat yang dipimpin Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah itu terungkap bahwa hampir semua Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan rapor merah, karena penyerapan anggaran dibawah angka 15 persen seperti yang sudah ditargetkan. Tidak hanya mendapatkan rapor merah dalam penyerapan APBD, hal serupa juga terjadi pada penyerapan APBN. Bahkan tidak sedikit SKPD yang realisasi APBN-nya masih nol persen. Sejumlah SKPD yang mendapatkan rapor merah dalam penyerapan APBD dan APBN, yakni Bakorluh dari pagu APBD Rp 16,59 miliar realisi hanya 1,02 miliar atau 7,47, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPPA) dengan pagu APBN sebesar Rp 500 juta realisasinya masih nol persen, RSKJ Soeprapto dengan pagu APBD Rp 37,83 miliar terealisasi Rp 4,55 miliar atau 12,04 persen, Dishubkominfo dengan pagu APBD Rp 35,15 miliar terealisasi Rp 3,59 miliar atau 10,23 persen, Sat Pol PP dengan pagu Rp 14,92 miliar teralisasi Rp 2,47 miliar atau 16,55 persen. Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan pagu Rp 8,79 miliar terealiasi 0 persen, Kantor Perwakilan di Jakarta dengan dengan pagu Rp 16,79 miliar terealiasi 1,39 miliar atau 10,51 persen, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dengan APBN Dekonsetrasi sebesar Rp 659 juta terealiasi 500 juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pagu Dekonsnterasi Rp 250 juta terealisasi nol persen. Dana terbesar ada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan pagu anggaran Rp 416,35 miliar terealisi Rp 14,17 miliar atau 3,40 persen, Dinas Perkebunan pagu Dekonsentrasi Rp 36,58 miliar terealiasi Rp 103 juta atau 0,28 persen, Dinas Pertanian dengan pagu Dekonsentrasi Rp 23,59 terealisasi Rp 340 juta atau 1,44 persen. Selain itu, Dinas ESDM dengan pagu Dekonsentrasi Rp 1,17 miliar terealisasi 0 persen, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan pagu Dekonsentrasi Rp 7,89 terealiasi 0 persen, Dinas Kesejahteraan Sosial dengan Dekonsentrasi Rp 14,95 terealiasi 0 persen. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan dana APBN Dekonsentrasi terealiasi 0 persen Dishut Dekonsentrasi Rp 3,45 miliar terealisasi nol persen. Disbudpar ana Dekonsentrasi Rp 1,78 miliar terealisasi nol persen, Disnakertrans dana Dekon Rp 12,31 miliar terealisasi nol persen, Biro Pemerintahan besaran dana Dekonsentrasi Rp 1,16 terealisasi nol persen, Badan Diklat dana Dekonsentrasi Rp 200 juta terealisasi nol persen, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dana Dekonsentrasi Rp 756 juta terealisasi nol persen. Disnakeswan pagu APBD Rp 26,92 miliar terealisasi Rp 8,41 persen, Dispora Rp 23,04 miliar terealisasi 8,63 persen, RSMY pagu APBD Rp 194,56 miliar terealisasi 7,96 persen, Diknas pagu APBD Rp 161, 46 miliar terealisasi 4,44 persen, Dinkes pagu anggaran APBD Rp 72,12 miliar terealisasi 10,32 persen dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp 28,97 miliar terealisasi 9,24 persen. \"Secara keseluruhan, kinerja penyerapan APBD pada triwulan pertama tahun ini dengan batas akhir per 31 Maret lalu sebesar 10,87 persen. Angka tersebut menurun dibanding penyerapan triwulan pertama tahun lalu yang menembus angka 12,18 persen,\" kata Gubernur Junaidi. Sedangkan penyerapan APBN secara keseluruhan juga terjadi penurunan yang signifikan, yakni penyerapan pada triwulan pertama ini hanya 0,99 persen sedangkan pada triwulan pertama tahun 2014 lalu berada diangka 3,37 persen. \"Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita, karena penyerapan anggaran kita masih gaya lama yakni menumpuk di triwulan ke 3 atau ke 4 akibatnya banyak pekerjaan yang tidak selesai karena tidak akan efektif pekerjaan yang dilakukan diakhir tahun,\" ungkapnya. Menurut Junaidi, tindaklanjut rendahnya penyerapan anggaran tersebut akan diperbaiki pada triwulan kedua ini, karena sebagian besar keterlambantannya bukan dikarenakan ketidakmampuan SKPD, melainkan karena adanya keterlambatan verifikasi dari Kemendagri beberapa waktu lalu. \"Penyerapan APBD rendah karena saat ini dalam proses penyiapan lelang, karena verifikasi dari Mendagri Januari lalu lambat turun. Sedangkan untuk APBN kita juga tidak menyalahkan SKPD, karena keterlambatannya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Bahkan sampai sekarang pejabat eselon I di beberapa kementerian masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) sehingga program APBN yang kita dapat belum bisa dimulai pelaksanannya,\" pungkas Junaidi.(400)