JAKARTA, BE - Kesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terbuka lebar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tahun ini pemerintah pusat akan memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk memprioritaskan putra daerah untuk diluluskan dalam seleksi. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta lolos tes CPNS tahun lalu yang mayoritas dari luar daerah.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasu Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, mengacu hasil tes CPNS tahun lalu yang lulus mayoritas merupakan \"pendatang\" luar daerah, KemenPAN-RB tidak bisa melakukan intervensi.
\"Kami tidak bisa membatasi. Karena itu hak peserta tes CPNS, dan strategi orang untuk lolos. Tapi, kebijakan memprioritaskan putra daerah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) masing-masing,\" katanya di Jakarta, kemarin.
Kebijakan tersebut, kata Herman, pemda dapat membuat peraturan daerah untuk memprioritaskan putra daerahnya masing-masing. Hanya saja, peraturan itu harus dibuat sebelum adanya seleksi tersebut dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan panitia seleksi nasional (Panselnas).
\"Misalkan, bisa saja dibuat kontrak (kerja) selama 10 tahun bagi yang lulus di daerah. Jadi, mereka (peserta luar daerah) tidak akan pergi setelah mendapat NIP,\" jelas Herman. Selama ini, CPNS yang lulus dan mendapatkan NIP langsung mengajukan mutasi ke daerah lain.
Menurutnya, kebijakan itu boleh saja dilakukan. Karena bisa mengurangi jumlah pengangguran di wilayahnya. \"Apalagi kesempatan menjadi PNS tahun ini sangat dibatasi, hanya 40 ribu lowongan untuk tenaga medis dan pendidikan,\" ungkapnya.
Terkait hal itu juga, KemenPAN-RB tidak berniat membuat soal yang berbeda tingkat kesulitannya, atau harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dikarenakan, seperti yang diketahui passing grade atau ambang batas tes kemampuan dasar (TKD) disesuaikan tiap daerah. Sehingga, bisa saja masyarakat dari Jawa sengaja melamar di luar Jawa.
\"Kita semua tahu, kemampuan pendidikan di Jawa dengan luar Jawa terdapat perbedaan,\" ujarnya.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Medrial Alamsyah mengatakan, seharusnya proses penerimaan CPNS tersebut harus transparan, kompetitif dan obyektif. \"Kalaupun mau diberi jatah putra daerah harus tetap dalam kerangka di atas. Tidak boleh subyektif,\" cetusnya.
Ia mencontohkan, ditetapkan jatah dua orang akan dipilih dari peserta dua terbaik yg berasal dari daerah itu. \"Tapi kan tidak harus dipilih atau ditentukan langsung oleh pemda karena bisa subyektif dan sangat tidak obyektif,\" katanya.
Tak Dijatah Formasi CPNS Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan tidak akan memberikan formasi CPNS 2015 bagi instansi yang belanja pegawainya di atas 50 persen.
Formasi hanya akan diberikan kepada instansi yang benar-benar membutuhkan pegawai. Di luar itu, kebijakan moratorium CPNS diberlakukan.
\"Kebijakan moratorium rekrutmen CPNS lebih diarahkan agar rekrutmen CPNS hanya untuk pegawai yang benar-benar dibutuhkan organisasi,\" ujarnya, Minggu (15/3).
Ditambahkannya, dalam pengajuan formasi CPNS dilakukan melalui analisa jabatan, analisa beban kerja, dan pertimbangan belanja pegawai bagi pemerintah daerah. “Kalau Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen, tidak akan diberikan formasi,” tegasnya.
Dikatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin memperkuat sistem meritokrasi di tubuh birokrasi. Tetapi hal itu harus dilakukan bersama-sama, pemerintah, akademisi, pemerintah daerah, dan segenap elemen bangsa.
\"Saya mengimbau kepada para lulusan sarjana, jangan hanya fokus pada CPNS, karena jumlah formasi yang tersedia setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja,\" imbuhnya. Dijelaskan Yuddy, kebutuhan ASN hanya sekitar 100 ribu, sementara angkatan kerja tidak kurang dari tiga juta. Selain mencari kerja di swasta, akan lebih baik kalau para sarjana itu berupaya membuka usaha sendiri.
“Para sarjana diharapkan bisa membantu pemerintah, dengan membuka usaha mandiri, karena hanya sebagian kecil yang bisa menjadi CPNS,” pungkasnya. (jpnn)