Pemprov Tak Serius Kelola Mess Pemda

BENGKULU, BE - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu belum juga melelang Mess Pemda Provinsi Bengkulu untuk dikelola oleh pihak swasta. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Sujono SP MSi pun mempertanyakan keseriusan Pemprov, sebab pelelangan Mess Pemda itu sudah dirancang Pemprov sejak pertengahan 2013 lalu, namun kenyataannya belum juga terealisasi. \"Kami mempertanyakan keseriusan Pemprov, apa kendalanya sehingga lelang Mess Pemda itu tak kunjung dilaksanakan. Kalau terus diulur-ulur seperti ini, muncul indikasi bahwa Pemprov kurang serius menyerahkan aset daerah yang bernilai puluhan milir itu kepada pihak kedua,\" ungkap Sujono kepada BE, kemarin. Menurut Politisi PKS ini, akibat penundaan lelang tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Karena selama bangunan yang terdapat di kawasan objek wisata Benteng Marlborough dan Tapak Paderi itu akan semakin rusak atau terjadi penyusutan, sehingga anggarannya perbaikannya harus diambil dari APBD Provinsi Bengkulu. \"Logikanya, jika pengelolaannya segera diserahkan kepada pihak kedua, berarti semua kerusakan bangunan berikut asesorisnya akan menjadi tanggungjawab pengelolanya sehingga APBD bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain. Namun sangat kita sayangkan Mess Pemda yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat itu dibiarkan terbengkalai tanpa fungsi,\" sesalnya. Sujono juga menyentil tujuan audit yang dilakukan Pemprov melalui pihak kedua yang selesai pada akhir 2014 lalu. Karena sebelumnya Pemprov berdalih, audit aset daerah tersebut digunakan sebagai dasar penetapan harga kontrak atau sewa saat lelang. Disisi lain, audit nilai aset itu juga sudah menelan APBD sedikitnya Rp 150 juta. \"Kalau memang tidak ada niat untuk menyerahkan pengelolannya kepada pihak kedua, untuk apa diaudit beberapa waktu lalu. Konsekuensinya, jika sudah diaudit, maka kewajiban Pemprov segera melaksanakan lelang pengelolaannya,\" pinta Sujono. Senada juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, Ir Muharamin. Politisi Demokrat ini juga meminta Pemprov segera melaksanakan lelang pengelolaan Mess Pemda itu agar aset itu tidak lagi terbengkalai. \"Semestinya Mess Pemda itu sudah lama menyumbangkan PAD bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun kondisinya masih sangat memprihatinkan akibat lalainya Pemprov melaksankaan lelang,\" sesalnya. Muharamin juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan kepada publik jika dalam proses lelangnya menemukan kesulitan atau kebuntuan. Jika Pemprov hanya diam seperti saat ini, maka publik menilai tidak kendala, kecuali keinginan dari Pemprov yang belum serius. \"Kalau ada hambatan dan siapa yang menghambatnya silakan disampaikan ke publik. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, sedangkan Pemprov diam saja. Bagaimana pun masyarakat ingin mengetahui apa kendala yang sebenarnya dalam rangka menyerahkan Mess Pemda itu kepada pihak swasta, karena aset itu milik masyarakat yang dibangun dari uang masyarakat,\" urainya. Hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi ke pihak Pemprov, karena Kepala Biro Administrasi Perekonomian sebagai leading sektor pelaksanaan lelang itu, Hj Yuliswani SE MM tidak berada ditempat dan nomor handphonenya pun tidak bisa dihubungi.(400)