JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menimbulkan pro kontra. Belakangan muncul isu nama Budi Gunawan malah masuk bursa sebagai calon Wakil Kapolri. Salah satu kritikan dilontarkan Ketua Presidium Ind Police Watch? (IPW), Neta S Pane agar Jokowi jangan main-main dalam menangani suksesi kepemimpinan di Polri. Sebab, ia berpandangan Indonesia punya sejarah kelam bahwa seorang presiden pernah jatuh dari kekuasaannya akibat proses pergantiaan Kapolri yang menimbulkan kontroversial. Ia membandingkan kepimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ketika mengganti Kapolri Bimantoro kepada Chairuddin Ismail yang ditengarai menjadi pemicu jatuhnya pria yang akrab disapa Gur Dur dari tampuk kekuasaan. \"Saat itu Gus Dur memecat Bimantoro tanpa persetujuan DPR,\" katanya dalam siaran persnya, Minggu (22/2). Masalah itu pun membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memanggil Gus Dur untuk mempertanyakan. Namun mangkir kala itu Gus Dur menolak karena merasa pemanggilan itu dilakukan secara sewenang wenang. Bahkan buntutnya, Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran DPR yang makin memperuncing hubungannya dengan DPR dan MPR. \"Hingga akhirnya sidang pemakzulan dipercepat seminggu oleh MPR, dan Gus Dur pun jatuh dari kursi kepresidenan,\" jelasnya. Pasalnya, calon Kapolri Budi Gunawan (BG) adalah figur yang dijagokan atau diusulkan Jokowi ke DPR dan DPR mendukungnya secara penuh. Akibat BG dijadikan tersangka oleh KPK, Jokowi menunda pelantikannya, dengan alasan menunggu hasil prapradilan BG atas KPK. Namun begitu memenangkan prapradilan, BG bukannya dilantik, Jokowi malah mengganti calon Kapolri dengan Badroeddin Haiti. Bagi Neta, sikap itu tak jauh berbeda dengan Jokowi saat ini. Ketidakseriusan mengangani pergantian kepemimpinan di tubuh Polri bisa dinilai melecehkan dan mempermainkan DPR maupun konstitusi (UUD 1945). \"Jika itu yang terjadi pemakzulan terhadap Jokowi tinggal tunggu waktu dan Jokowi bisa ditumbangkan akibat \"bermain-main\" dalam mengurus suksesi kepemimpinan di Polri,\" ungkapnya. Selain itu dampak dari sikap Jokowi ini akan membuat Polri kembali tercabik-cabik dan sulit untuk konsolidasi menuju profesionalisme kepolisian. \"Sebab Polri sudah ditarik tarik ke wilayah politik,\" pungkasnya. Tak menutup kemungkinan, sikap Jokowi berpengaruh pada soliditas koalisi di DPR. Sebelumnya dalam pencalonan Budi Gunawan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan sempat mesra. Pandangan berbeda diungkapkan ?Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho. Dia mengatakan untuk menimbulkan adanya potensi masalah baru yang muncul maka Presiden Joko Widodo harus tidak memberikan jabatan apapun kepada Komjen Pol Budi Gunawan di pemerintahan seperti Wakapolri, Kepala BIN, dan Mensesneg. \"Kami menolak institusi ditempati orang yang diduga bermasalah. Karena bisa berpotensi menjadi masalah yang besar,\" katanya di Jakarta?. Disinggung soal nama Budi Gunawan yang diisukan akan masuk dalan calon Wakapolri, Emerson mengaku khawatir dengan hal tersebut, pasalnya peran Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri akan terdegradasi. Oleh karena itu, kata Emerson, pernyataan Jokowi yang menyebut Budi Gunawan dapat berkontribusi di peran lainnya, tidak tepat. \"Nanti bisa ada dua matahari kembar di tubuh Polri. Jadi yang Kapolri Badrodin Haiti atau Budi Gunawan?\" pungkasnya.
Perombakan Kabinet Sementara, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku pernah mendengar adanya wacana Budi Gunawan akan menjadi Wakapolri atau masuk sebagai menteri Kabinet Kerja. Isu perombakan kabinet itu akan ditentukan dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurun satu bulan ke depan. \"Jika situasi makin panas, berarti Jokowi dan PDIP gagal sepakat. Tetapi, jika PDIP kembali menyokong Jokowi berarti wacana pilihan melalui reshuffle kabinet akan segera terjadi,\" katanya. Dia mengatakan, wacana itu sudah dibaca Partai Golkar sejak awal Januari 2015. Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta sudah mendapat tawaran kursi kabinet dari Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara dan Istana Bogor. \"Namun Golkar sudah jelas posisinya bersama Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan. Kami tak tertarik kursi menteri,\" ujarnya. Sementara itu, terkait pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri, DPR belum dapat memastikan, apakah akan meloloskan atau tidak. Pasalnya, para anggota dewan saat ini menjalani masa reses dan akan kembali bersidang pada 23 Maret 2015. \"Kita lihat saja nanti. Semua sangat tergantung perkembangan politik dua sampai tiga minggu ke depan,\" pungkasnya. Diketahui diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden memutuskan mengusulkan nama calon baru Kapolri yakni Komjen Pol Badrodin Haiti yang kini menjabat sebagai Wakapolri. (wsm)