Gub Sudah Siapkan Caretaker

BENGKULU, BE - Setidaknya ada 6 bupati di Provinsi Bengkulu akan berakhir masa jabatannya dalam tahun ini, namun sejauh ini Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah belum persiapan untuk penunjukan caretaker atau penjabat bupatinya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Mengingat, Pilkada serentak baru akan digelar 2016 mendatang. Keenam bupati yang masa jabatannya berakhir tahun ini, yakni bupati Mukomuko, Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Secara otomatis gubernur harus menyiapkan pejabat eselon II di aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjabat sebagai caretaker bupati tersebut. \"Masalah caretaker itu, kita koordinasikan dulu dengan Mendagri,\" kata Junaidi, kemarin. Menurutnya, koordinasi itu dalam rangka mendapatkan kepastian berapa lama sebelum masa jabatan bupati definitif berakhir, baru gubernur mengusulkan calon caretakernya. Selain itu, koordinasi ini juga menyangkut ketentuan lainnya, seperti persyaratan spesifik dan lainnya. \"Dalam undang-undang memang kita sudah tahu persyaratannya, seperti pejabat eselon II aktif, tapi saya ingin mendapatkan informasi dari Mendagri secara valid,\" bebernya. Ditanya mengenai pejabat yang berpeluang untuk diutuskan menjadi caretaker bupati yang berjumlah 6 orang tersebut, Junaidi mengaku semua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berjumlah 48 orang memiliki peluang yang sama dan semuanya siap ditunjuk menjadi caretaker bupati. \"Kita sudah siapkan 48 pejabat eselon II, dan semuanya siap untuk mengemban amanah itu,\" imbuhnya. Dibagian lain, Sekretaris PAN DPRD Provinsi Bengkulu, H Yurman Hamedi SIP menyarankan agar gubernur menempatkan caretaker adalah orang yang mengerti daerah yang akan dipimpinnya. Mengerti tersebut tidak cukup hanya mengerti tentang posisi dan tapal batas daerah, melainkan harus mengerti persaoalan yang ada di daerah itu dan mengerti karakter masyarakatnya. \"Siapapun orangnya terserah gubernur. Tidak mesti putra daerah, yang penting mengerti daerah yang akan dipimpinnya,\" kata Yurman. Menurutnya, pentingnya caretaker mengerti daerahnya tersebut bertujuan agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan cepat dan caretaker tidak sibuk berkeliling untuk mengenali daerah yang baru dipimpinnya. \"Kalau caretaker itu orang baru dan sama sekali belum mengetahui daerah yang dipimpinnya, maka dapat dipastikan selama 3 bulan awal ia tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya mengenal daerahnya. Jika hal ini yang terjadi, maka daerah tersebut sangat dirugikan karena terjadi stagnansi pembangunan disana,\" papar Ketua Komisi III ini. Selain itu, ia juga menyarankan gubernur untuk tidak menjadikan pejabat yang minim pengalaman dan ilmu dalam memimpin. Karena seorang caretaker akan memimpin ribuan PNS sehingga dibutuhkan sosok yang piawai dalam manajerial kepemimpinan. \"Kalau belum berpengalaman dalam memimpin, kita khawatir dia akan kaku sehingga komunikasi tersendat dan pembangunan tidak berjalan,\" tandasnya.(400)