Elpiji Diusulkan Naik Rp 3.000

JAKARTA, BE - PT Pertamina (Persero) mengusulkan pemerintah untuk segera menaikkan harga elpiji 3 kg. Gas bertabung hijau ini diusulkan naik sebesar Rp 1.000/kg atau Rp 3.000/ tabungnya.

Pertamina beralasan kenaikan dirasa urgen karena sudah sekitar 10 tahun harga gas yang populer disebut gas melon ini tidak pernah naik. \"Coba berapa tahun sudah nggak pernah naik? Padahal kita ketahui Upah Minimum Provinsi (UMP) naik setiap tahun. Listrik sudah naik beberapa kali,\" demikian disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (30/1).

Dikatakan Bambang, sejak 2005 harga elpiji 3 kg ditetapkan Rp 4.250/kg dan harga dari Pertamina Rp 12.750/tabung. Ditambah biaya distribusi dan margin agen menjadi sekitar Rp 14.000/tabung. Hingga saat ini, harga elpiji 3 kg memang masih ditentukan pemerintah. Pasalnya, elpiji 3 kg merupakan barang subsidi yang merupakan salah satu upaya mengalihkan BBM ke gas. \"Makanya kita sarankan agar pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg. Kita usul naiknya Rp 1.000/kg,\" ungkapnya.

Perusahaan migas plat merah ini ngotot untuk menaikkan harga karena bila tidak dinaikkan, maka dampaknya akan cukup serius. Misalnya, akibat selisih harga yang cukup jauh dibanding gas elpiji 12 kg, terjadi migrasi konsumen yang cukup drastis, hingga 20%. \"Ini membuat anggaran subsidi dalam APBN akan membengkak. Dan tentu ini akan jadi masalah bagi pemerintah,\" ujarnya.

Dampak lain jika harga elpiji 3 kg tidak segera naik, lanjut Bambang, adalah potensi tindakan nakal dari agen atau pihak pengisian di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang selama ini juga dikelola oleh pihak swasta. Pengusaha SPPBE ini sudah banyak yang mengeluh karena marginnya tipis sekali untuk elpiji 3 kg.

\"Kami khawatir mereka mengurangi kualitas pelayanan. Misalnya mengurangi volume, mengurangi pengecekan keamanan, dan lainnya. Kalau ini terjadi bisa seperti dulu, ada ledakan tabung melon,\" sambungnya.

Bambang meneruskan, apalagi dalam Rancangan APBN Perubahan 2015, pemerintah mengajukan penurunan subsidi elpiji 3 kg dari Rp 50 triliun menjadi Rp 28 triliun akibat penurunan harga minyak dunia. \"Tapi prediksi kami itu (Rp 28 triliun) tidak akan cukup. Walau harga minyak turun, tapi konsumsi elpiji 3 kg meningkat. Itu pun belum termasuk ada migrasi 20% pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg. Harusnya tetap Rp 50 triliun, atau paling sedikit Rp 35 triliun,\" jelasnya.

Seperti dilansir sebelumnya, pihak pemerintah sendiri tengah mempertimbangkan dua opsi terkait harga gas melon ini. Diantaranya menaikkan harga Rp 1.000 atau tidak menaikkannya, dengan catatan menambah subsidi sebesar Rp 2 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM dan PLN.

\"Targetnya akan segera diputuskan. Bulan depan sudah ada keputusan. Jadi semua harus jalan agar Pertamina, agen, dan masyarakat tidak merasa dibebani,\" kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja.

Sementara, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran, menolak wacana penaikan harga ini. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mengukur terlebih dulu pendapatan per kapita masyarakat pasca subsidi BBM dan listrik.

\"Sekarang begini, kan kemarin sudah ada pengurangan subsidi BBM dan listrik. Untuk elpiji ini harusnya jangan dikurangi dulu. Kemampuan menstabilkan harga domestik juga belum ada. Pemerintah kan punya alokasi anggaran dari penghematan BBM dan listrik. Nah, itu secara bertahaplah sampai ekonomi kita tumbuh. Sampai pengalihan subsidi tadi betul-betul sudah menyehatkan sektor produktif, sehingga income per kapita masyarakat naik, \" jelasnya.(wmc)