Program Bedah Rumah BENGKULU, BE - Program bedah rumah, masih terus menuai protes. Sebelumnya ada dugaan pemungutan biaya dengan alasan biaya administrasi. Kali ini muncul lagi masalah yaitu ada tudingan dugaan nepotisme yang dilakukan oknum pegawai Bappeda. Salah seorang warga RT 05/02 Lempuing mengatakan, dari 6 penerima bantuan program bedah rumah di kelurahan tersebut, 3 diantaranya memiliki keluarga dekat yang bekerja di Bappeda Kota Bengkulu.
\"Dari keenam warga yang mendapat bantuan tersebut, sebenarnya tidak layak mendapat bantuan, karena masih ada yang lebih layak dari mereka,\" ujar warga Lempuing yang minta namanya tak ditulis di koran itu.
Bahkan, menurutnya dari ketiga warga yang mendapat bantuan dan memiliki keluarga yang menjadi pegawai Bappeda, belum memiliki rumah, baru ada pondasinya saja. Saat ini, warga tersebut masih tinggal di rumah orang tuanya yang juga mendapat bantuan dana bedah rumah. Hal ini sangat disayangkannya. Padahal setidaknya ada sekitar 10 warga yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut jika dibandingkan dengan yang mendapat.
\"Kalau tidak ada rumah, apa yang mau dibedah? Mereka dapat karena ada sepupu mereka yang menjadi pegawai Bappeda,\" tudingnya.
Sementara itu salah seorang warga Ismail Tanjung (60) mengatakan, ia melihat ada indikasi tukar guling pada pembagian bantuan bedah rumah ini. Karena menurut Ismail dan istri, sudah beberapa kali rumah mereka didata untuk mendapatkan bantuan tersebut, namun saat pembagian bantuan, justru rumah orang lain yang mendapat. Padahal rumah yang mendapatkan bantuan tersebut menurut Ismail, lebih layak ditempati dibanding rumahnya.
\"Ini jelas sekali ada permainan tukar guling. Dan rumah kami ini, sering menjadi umpan pihak-pihak tertentu untuk mendapat bantuan bedah rumah,\" tutur Ismail.
Saat ada pendataan, mereka menanyakan kepada pihak RT tentang kepastian bantuan, namun menurut Ketua RT, akan didata semua terlebih dahulu. Kemudian baru akan diseleksi. Anehnya juga menurut Ismail, rumah yang ada disampingnya yang sudah rusak karena tidak berpenghuni dan sudah menjadi sitaan bank, ikut didata.
Terpisah, Lurah Lempuing Syafri Nurhakim mengatakan, pihaknya tidak tahu dengan pasti tentang permasalahan ini. Ia hanya mendapat data dari RT dan Tim. Dan data yang mereka ajukan sebanyak 300 lebih kepala keluarga, namun yang mendapat bantuan hanya 6 orang.
\"Kami tidak tahu tentang penetapan warga yang mendapat bantuan tersebut, kami hanya menyerahkan data warga yang layak mendapatkan bantuan. Untuk penetapan siapa yang dapat, silakan tanya ke Bappeda,\" ujar Syafri.
Menurut Syafri, pihak kelurahan memang diundang saat pemberian bantuan, tapi mereka hanya pendamping warga yang mendapatkan bantuan. Menurut Syafri seharusnya setelah penetapan siapa yang dapat bantuan, Bappeda mengajak kelurahan untuk mengecek warga yang mendapatkan bantuan tersebut,\" demikian Syafri. (cw2)