Tersangka Mobil PDT Bisa Bertambah

KEPAHIANG, BE - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) menilai dalam pendistribusian mobil bantuan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melanggar Petunjuk Teknis (Juknis). Terlebih, dalam perkara ini telah menjerat Camat Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Adnan Aroko SE yang menjabat sebagai. \"Pemalsuan dokumen itu secara tidak langsung menunjukkan penerima bantuan mobil KPDT seperti halnya kelompok yang dipimpin tersangka (tsk) Adnan Aroko merupakan kelompok fiktif. Padahal sebelum menyalurkan bantuaan itu terlebih dahulu pihak berkompeten memverifikasi kelompoknya,\" ungkap Kajari Kepahiang H Wargo SH melalui Dodi Junaidi SH Kamis (11/12). Hal tersebut, lanjut Dodi, tertuang dalam Peraturan Menteri PDT No 7 tahun 2012 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal (SPDT). \"Berdasarkan Permen itu, yang memiliki kewenangan verifikasi kelompok penerima adalah tim lintas SKPD yang berkoordinasi dengan Bappeda,\" beber Dodi. Namun demikian, sambungnya, dengan kejadian ini secara tidak langsung menunjukkan jika verifikasi kelompok penerima mobil bantuan yang dimaksud cenderung tidak berjalan. \"Kalau dari juknis itu juga, tim lintas SKPD memiliki kewenangan penuh dalam hal menentukan kelompok mana yang dapat menerima bantuan mobil dari KPDT tersebut,\" tegas Dodi. Disinggung soal penambahan tsk, Dodi belum bisa memastikannya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan nantinya tsk akan bertambah. \"Kita tunggu saja dulu bagaimana perkembangan dari penyidikan dugaan perkara ini. Kalau nantinya memenuhi unsur maka tidak menutup kemungkinan bakal ada tsk baru,\" tandasnya. Sekedar mengingatkan, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam perolehan moda transportasi sarana dan prasarana Daerah Tertinggal tahun 2013 pada Disbudparhub dan Kominfo Kepahiang, tim penyidik Kejari telah menetapkan 1 tsk Rabu (10/11). Modus yang digunakan tsk berupa pemalsuan dokumen untuk mendapatkan fasilitas mobil. (505)