Pilgub Bengkulu Makin Terang

JAKARTA, BE – Pemilihan gubernur (Pilgub) di Bengkulu dengan sistem Pilkada langsung secara serentak pada November 2015 kian menguat. Itu menyusul peta terbaru, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang awalnya menolak sekarang beralih mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bukan hanya PAN, Gerindra yang juga tergabung dalam KMP di DPR juga menyatakan mendukung dan akan menyetujui Perppu tersebut. Bahkan menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, bahwa KMP akan tetap berkomitmen dengan janjinya untuk mendukung Perppu.  \"Kami sudah sepakat mendukung Perppu. Belum ada perubahan,\" ungkap Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (9/12). Bila Perppu disetujui oleh DPR RI awal tahun depan, bukan hanya Pilgub di Bengkulu dan Jambi saja yang akan dipilih secara langsung. Tetapi juga 6 Pilgub lainnya, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Termasuk juga 204 Pilkada tingkat kabupaten/kota bakal tidak ada yang dipilih via DPRD. Dari data yang terhimpun di lapangan, saat ini telah ada 429 suara yang telah menyatakan maupun memberikan sinyal mendukung Perppu Pilkada langsung. Terdiri dari Fraksi PDIP 109 suara, PKB 47 suara, NasDem 35 suara, Hanura 16 suara, Demokrat 61 sura, Gerindra 73 suara, PPP 39 suara dan PAN 49 suara. Dengan jumlah suara tersebut, sudah hampir dipastikan pendukung Perppu Pilkada langsung akan menang telak mengingat jumlah suara di Senayan hanya 560. Sementara Fraksi PKS yang memiliki 40 suara di DPR belum memberikan sinyal untuk mendukung Perppu. Sedangkan Golkar masih terbelang mengingat, pengurus di kepemimpinan Aburizal Bakrie menolak Pilkada langsung. Di kubu kepemimpinan Agung Laksono mendukung Perppu Pilkada langsung. Namun Fadli Zon menyatakan KMP tetap komitmen. “Sampai sekarang tidak ada satu partai di koalisi (KMP,red) yang berkhianat. Di katakan ingkar janji kalau saat voting ternyata nggak jadi mendukung. Kalau sekarang belum,\" ungkap Fadli. Sementara itu Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa PAN tetap berkomitmen mendukung Perppu Pilkada langsung. “PAN mendukung Perppu Pilkada langsung tidak ada yang salah. PAN, PPP dan Demokrat mendukung Pilkada langsung. Kalau ada yang berbeda pendapat, itu wajar saja dalam berdemokrasi,” kata Zulkifli. Sementara itu, bagi Partai Golkar dan PPP yang tengah didera dualisme kepengurusan, tidak serta merta kedua belah pihak kepengurusan dapat mengajukan dan memutuskan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada. Tetap bisa mengusulkan asalkan telah dikaji oleh Kemenkum HAM, mana pengurus yang sah. “Soal mekanisme rekomendasi memang yang teken pusat. Walau konflik, tapi tidak beku (kepengurusan,red).  Nanti kewenangan Menkum HAM,” kata Tjahjo. (wmc)