Pendemo Jokowi Dibubarkan Paksa

BENGKULU, BE - Komandan Korem 041 Garuda Emas (Gamas) Bengkulu, Kolonel Inf Achmad Sudarsono mengaku tidak ada aksi demo, karena hingga siang kemarin Polda Bengkulu belum mengeluarkan surat persetujuan atau zin berunjuk rasa. \"Setahu saja tidak ada demo. Kalau ada informasinya, biarkan saja, demo itukan harus ada izin dari Polda dan sampai sekarang belum ada izin yang dikeluarkan Polda,\" ungkap Danrem sebelum rapat bersama Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Ghufron MSi di Makorem, kemarin. Ia menegaskan, jika ada pihak yang berunjuk rasa tanpa izin dari kepolisian, maka akan dibubarkan secara paksa. \"Kalau tidak ada izin, ya kita bubarkan,\" tegasnya. Pun begitu, ia mempersilahkan demo jika ada izinnya, namun menurutnya pihak kepolisian juga berhak untuk tidak mengeluarkan izin. \"Kalau ada dizinnya ya silahkan, tapi polisi juga berhak tidak mengizinkan,\" ujarnya. Ditanya mengenai pengamanan presiden, Danrem mengatakan pengamanan tidak hanya dilakukan di lokasi kegiatan presiden, di kampung nelayan Kelurahan Malabero, PT POS Cabang Bengkulu di Jalan S Parman Tanah Patah dan di Pasar Tradisional Panorama, melainkan jalan yang akan dilalui presiden pun ikut sterilkan. \"Kalau dijalan namanya pengamanan rute, kalau di dilokasi kegiatan namanya pengamanan objek dan itu ada ringnya, seperti ring 1, ring 2 dan ring 3. Sedangkan pengamanan rute sudah ada ketentuannya, yaitu tidak boleh ada gangguan,\" terangnya. Selain itu, pihaknya juga menurunkan penembak jitu disetiap lokasi kegiatan Jokowi. Hanya saja ia enggan menyebutkan jumlah penembak jitu tersebut. \"Pokoknya disetiap titik lokasi kegiatan ada,\" tukasnya. Hal yang sama diungkapkan kapolda Bengkulu, Brigjend Pol, Drs M Ghufron MM MSi, menegaskan tidak akan memberikan  izin  aksi  penyampaian aspirasi melalui demo. \"Sejauh ini tidak ada  izin yang dikeluarkan, \" tegasnya. Seraya menegaskan  tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan,  pemberitahuan sudah disampaikan ke kantor kepolisian dan sejauh ini belum ada laporan yang diterima. Sementara itu, Ketua BEM Universitas Bengkulu Yusuf Kurniawan mengaku pihaknya tetap akan menggelar aksi dengan jumlah peserta mencapai 500 orang. Peserta tersebut merupakan gabungan semua BEM se Kota Bengkulu. Hanya saja unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan mulai Selasa sore  (25/11) saat kedatangan Jokowi di Bengkulu, dibatalkan. Para mahasiswa ini lebih memilih berunjuk rasa hanya dilakukan Rabu (26/11) saat Jokowi dan rombongan mengunjungi kampung nelayan di Kelurahan Malabero. Selain itu, unjuk rasa pun tidak dilakukan dijalur yang dilalui Presiden, melainkan di simpang 3 depan GOR Sawah Lebar, Bengkulu. \"Kami menganggu perjalanannya presiden, karena kami menggelar aksi di depan GOR Sawah Lebar,\" kata Yusuf, kemarin. Diakuinya, pemindahan lokasi unjuk rasa tersebut tidak ada kaitannya dengan pernyataan keras Komandan Korem yang akan menyikat  pendemo jika langgar tata tertib, melainkan sejak awal pihaknya memang sudah sepakat untuk menggelar aksi tapi tidak mengganggu agenda presiden. \"Kami menggelar aksi bukan ingin berhadapan langsung dengan Jokowi atau menghalangi kegiatannya, tapi unjuk rasa kami lebih kepada aksi damai sebagai bentuk penolakan harga BBM. Karena dengan naiknya harga BBM itu bukan mensejahterakan masyarakat, tapi malah menyengsarakan,\" ungkapnya. Selain itu, Yusuf juga mengaku pihaknya sudah mendapatkan izin berunjuk rasa dari Polda Bengkulu. Bahkan pihaknya sudah intens melakukan koordinasi dengan intel Polda dan intel Korem. \"Izinnya suda ada, bahkan kami juga terus berkoordinasi dengan intel Polda dan Korem,\" sebutnya. Diakui Yusuf, tuntutannya tidak jauh berbeda dengan aksi di DPRD Provinsi Bengkulu sebelumnya, yakni menuntut turunkan harga BBM, tindak tegas mafia migas, nasionalisasi industri mintak dibawah kontrol rakyat, putuskan kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional sesuai dengan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Selain itu, mereka juga akan menuntut agar pemerintah merevisi UU Migas dan UU energi agar sesuai dengan kepentingan rakyat dan benahi transfortasi publik untuk mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik atau kendaraan umum. Hadir 6 Menteri Kadishubkominfo Provinsi Bengkulu Drs Misran Musa mengungkapkan,  setidaknya ada 6 menteri yang sudah dipastikan ikut mendampingi presiden tersebut. Keenamnya adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaja, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. \"Tidak menutup kemungkinan akan hadir menteri-menteri lainnya, karena kunjungan ini bersifat tentatif sehingga sewaktu-waktu bisa berubah,\" singkatnya. Serap Aspirasi Plt Sekprov, Drs Sumardi MM mengatakan, Bengkulu sudah  terlatih dalam menyambut RI 1,  ini pun didukung dengan aparat keamanan   TNI dan Polri yang selalu dalam kondisi siap.  Jokowi akan tiba di Bengkulu pada selasa sore di bandara  fatmawati  kemudian beristirahat di ruang VIP  bandara, kemudian menuju Hotel Santika untuk melaksanakan sholat magrib  dan  makan malam bersama. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Keesokan paginya Rabu (26/11), presiden beserta rombongan  akan menuju ke perkampungan nelayan  Pantai Malabero untuk menjaring aspirasi bersama masyarakat nelayan. Selanjutnya dilakukan peninjauan ke  PT Pos Indonesia kantor Bengkulu, Tanah Patah  untuk melihat langsung  proses pembagian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sekaligus menyerahkan  kartu BPJS dilanjutkan di Pasar Panorama.  \"Silahkan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya  bisa langsung ke lokasi,\" jelasnya. Ditanya soal adanya aksi demo  yang dilakukan kalangan mahasiswa,  mantan  carteker walikota tersebut menegaskan  tidak akan ada aksi  yang terjadi  hari itu,  \"  Kalau ada tamu kenapa  mau menyampaikan aspirasi itu ke tamu, kan selama ini aspirasinya sudah disampaikan ke dewan. Dan bahkan saya  pernah  menerimanya langsung, dan aspirasi itu sudah saya sampaikan ke gubernur dan  saya sudah disampaikan ke presiden, \" katanya. Kepala Kantor Pos Indonesia Bengkulu, Sudirdjo mengatakan pada saat kunjungan Presiden RI hari Rabu mendatang, direncanakan akan melihat perkembangan penyaluran PSKS kepada masyarakat yang khusus melayani warga penerima yang pada tanggal 19 sampai 25 November tidak bisa melakukan pencairan karena terkendala Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang hilang, atau pencairan yang dikuasakan pada pihak lain. Diperkirakan penyaluran tidak sebanyak hari-hari sebelumnya,sehingga pada saat kunjungan RI 1 pihak Kantor Pos akan melakukan pengurangan loket pembayaran jelas Sudirdjo. \"Petugas pengamanan yang disiagakan di Kantor Pos menyampaikan pada saat kedatangan Presiden Joko Widodo, mereka yang hadir akan diperiksa terlebih dahulu, hal ini demi keamanan,\" tandasnya. (247/400)