BENGKULU, BE - Menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kapolda Bengkulu Brigjend Pol Drs Ghufron MM MSi, melalui Kabid Humas AKBP Joko Suprayitno, menyarankn agar masyarakat yang ada di Kota Bengkulu agar tidak panik dengansehingga BBM dalam jumlah banyak. \"Kepada masyarakat agar tidak melaksanakan panic buying, sebab pemerintah sudah menjamin persediaan BBM selama 15 hari kedepan masih aman. Rata-rata di Indonesia 16 hari BBM masih aman,\" terang Joko. Meski begitu, mantan Kapolres Bengkulu ini mengakui, rencana kenaikan BBM ini memang menjadi dilema, hal tersebut tak hanya dilakukan di Provinsi Bengkulu. Sebab itu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan mencegah agar peredaran BBM tersebut tetap aman dan tidak ada pihak yang melakukan penimbunan BBM. \"Kami dari pihak kepolisian telah berkerjasama dengan pengelola migas yakni Pertamina Bengkulu. Dan sudah menjadi kewajiban kami melakukan pengamanan pendistribusian BBM di Provinsi Bengkulu, baik gas maupun minyak cair, Baik yang subsidi maupun yang non subsidi,\" imbuh Joko.
Ditambahkan Joko, pihak kepolisian akan aktif melakukan pengamanan di sekitar area pendistribusian bahan bakar tersebut. Baik dengan pola tertutup maupun dengan pola tersbuka. Meski begitu, ia tetap mengharapkan adanya peran serta masyarakat yang diminta untuk aktif dalam dalam melakukan pengawasan peredaran BBM.
\"Sebagai antisipasi kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah pusat, tentu Polri dengan tepat akan melaksanakan monitoring di SPB sehingga tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun non subsidi,\" tandas Joko.
Jika nantinya aparat menemukan adanya penyalahgunaan penimbunan BBM , yang saat ini marak terjadi, Joko memastikan, siapa pun pelakunya pihaknya akan menindak tegas pelaku tersebut. \"Apabila terjadi penyalahgunaan BBM tentu akan dilaksanakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oknum aparat juga tentu tidak ada yang kebal hukum. Jika nantinya ditemukan ada oknum yang bermain, nanti kita akan sampaikan ke atasan masing-masing, ntah itu Polri, TNI, PNS. Semua akan kita sampaikan ke atasan masing-masing agar diberiikan tindakan,\" demikian Joko.(135)