Penyerapan APBD 2014 Masih Minim, Bapusda Rapor Kuning

BENGKULU, BE - Penyerapan anggaran pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumendatasi Daerah (Bapusda) Provinsi Bengkulu masih terbilang kecil.  Hingga triwulan ke III tahun 2014 ini, baru terserap Rp 8,365 miliar atau 43,77 persen dari pagu anggaran 2014 sesara Rp 19,111 miliar.  Dengan penyerapan dibawah 50 persen tersebut, Bapusda pun diberikan rapor kuning. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyerapan APBD dan APBN yang digelar Pemprov Kamis (23/10) lalu. Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah Sag MPd yang memimpin rapat sangat terkejut dengan realisasi anggaran pada Bapusda yang masih sangat kecil, karena SKPD lainnya rata-rata sudah diatas 60 persen.  Dalam rapat itu terungkap sejumlah penyebab minimnya realisasi anggaran pada Bapusda, yakni pertama, kegiatan pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp 7,352 miliar baru terealisasi Rp 873 juta atau 11,88 persen. Hal itu dikarenakan terjadi keterlambatan pemeriksaan fisik buku-buku yang merupakan bantuan sosial sehingga pencairan ikut terlambat walaupun kegiatan sudah berjalan dan selesai lelang. Kedua, kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,3 miliar baru terealisasi Rp 499 juta  atau 35,55 persen. Hal ini disebabkan selesai kontrak terjadi pada bulan November mendatang, sehingga pencairan  dana akan berjalan pada triwulan IV mendatang. Ketiga, kegiatan pengadaan buku/bahan pustaka untuk koleksi umum, anak -anak dan keliling dengan pagu sebesar Rp 992 juta baru terealisasi Rp 20,275 juta atau 2,04 persen, karena terjadi keterlambatan pemeriksaan fisik-fisik buku yang merupakan bantuan sosial sehingga pencairan terlambat juga. \"Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ini harus cepat, karena sebentar lagi kita akan memasuki triwulan ke empat,\" kata Gubernur Junaidi. Selain itu, Junaidi juga mengungkapkan bahwa SKPD harus memenuhi target yang sudah ditetapkan, karena RPJMD Provinsi Bengkulu tinggal 1 tahun lagi, sehingga SKPD yang belum memasukkan berkas lelang ke ULP harus segera menyampaikan berkasnya. \"Nanti akan ada tim monitoring dan evaluasi, jika program tahun ini dianggap kurang berhasil, maka untuk tahun depan akan dialihkan ke program lain,\" ujarnya. Untuk diketahui, secara keseluruhan, penyerapan APBD Provinsi Bengkulu baru 60,83 persen dari Rp 1,89 triliun. SKPD pun diminta untuk cepat merealisasikan anggarannya, jika tidak, maka Silpa 2014 akan lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 210 miliar. \"Saya berharap semua SKPD bisa mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan. Pastikan semuanya seseuai aturan agar tidak bermasalah di kemudian hari. Kita tidak hanya butuh penyerapan tinggi, tapi juga  ketepatan apakah pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak,\" tutupnya. (400)