SMPN 14 Lakukan Pungutan Tiap Tahun

BENGKULU, BE-  Kepala SMPN 14 Kota Bengkulu, Syaeful Abidin SPd MM sangat kecewa dan kesal dengan tindakan dua oknum walimurid  SMPN 14 kota Bengkulu yang mengadu ke DPRD kota Bengkulu, lantaran dimintai biaya perbaikan lantai keramik. Pungutan, yang bervariasi itu, untuk kelas 7, setiap siswa ditarik sumbangan sebesar Rp 421 ribu. Sementara untuk kelas 8 sebesar Rp 351 ribu dan kelas 9 sebesar Rp 234 ribu. Menurutnya pungutan itu sudah menjadi program sekolah dan dilakukan setiap tahun Dijelaskan Syaefudin, sekolah mengakui meminta sumbangan kepada komite untuk perbaikan sejumlah sarana dan prasarana. Hal itu bukan sekali ini saja, melainkan sudah menjadi program sekolah setiap tahunnya. \'\'Penarikan iuran itu bukan hanya keramik saja melainkan banyak program sekolah yang ditawarkan kepada komite, dengan harapan sekolah menjadi maju, dan siswa nyaman saat belajar,\'\' kata Syaefudin. Penarikan iuran itu diantaranya  bukan hanya untuk  pemasangan  keramik, namun juga untuk pemasangan pavlingblock, pembuatan pagar permanen, dan  persiapan sekolah Adipura. Kenapa penarikan iuran itu dilakukan, karena kondisi SMPN 14 kota Bengkulu yang eks  terbakar beberapa waktu lalu masih berlantaikan tanah,  lapangan sekolah pun sebagian masih tanah, sehingga saat hujan menjadi becek.  Kondisi itu membuat siswa dan guru harus melepas sepatu saat masuk ruangan kelas, agar ada kenyamanan di ruang kelas saat hujan. \'\'Kejadian ini menyebabkan beberapa sepatu anak hilang,\'\' imbuhnya. Bukan hanya itu, Luasnya lahan SMPN 14 menyebabkan sepanjang 40 meter kawasan perbatasan  tanah warga dengan sekolah belum dipagar permanen, akibatnya  menjadi titik  siswa untuk membolos. Persoalan lain, SMPN 14 yang ditunjuk sebagai sekolah Adipura, sehingga dituntut hijau, dan asri. \'\'Atas  berbagai pertimbangan inilah, saya melalui program sekolah menawarkan kepada komite, dan program itu diakomodir komite lewat rapat komite. Sebelumnya telah mengajukan proposal, namun pemerintah baru merealisasikan perehaban atap, dinding dan pintu, kami sebagai penyelenggara pendidikan kawatir, melihat anak-anak yang  berdebu, karena eks gedung terbakar. \"Kita tidak harus pasrah dengan pemberian negara, sedangkan  kita punya kekuatan untuk menilai sebatas mana  kemampuan sekolah, dengan cara meminta bantuan ke komite, dan besaranya pun tidak dipaksa, \" katanya. Dari hasil rapat itu, walimurid menyetujui dan tidak ada satu walimurid pun yang protes. Itu ditandai dengan selebaran yang disampaikan ke siswa tidak ada yang dikembalikan, namun ada yang datang dan mengaku keberatan, dan itu kita minta untuk pengurusan surat tidak mampu. Untuk siswa SMPN 14 yang dibebaskan  dari komite karena ketidakmampuanya sebanyak 21 orang, dan telah menyerahkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jika memang ada walimurid yang keberatan, kata Syaeful, silahkan datang ke sekolah, jangan mengadu ke anggota dewan, karena belum tentu mereka yang mengadu adalah walimurid dari SMPN 14, bisa saja  mengaku-ngaku saja. \"Jangan gara-gara satu orang yang konon katanya walimurid SMPN 14, siapa tahu bukan warga kami, dan mungkin ada orang yang memperkeruh persoalan ini,  namun jika itu betul walimurid, saya sangat tersingung mereka mengadu ke dewan, kan bisa diselesaikan di sekolah, \" tandasnya.(247)