Tanyakan Uang, PGRI Datangi Dewan

CURUP, BE - Sejumlah guru yang tergabung dalam pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rejang Lebong (RL) kemarin (11/10) mendatangi gedung DPRD RL. Abdi negara bidang pendidikan itu menanyakan uang kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi tahun anggaran 2014. Dikatakan Wakil Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Dra Mirliani MPd yang mendampingi PGRI RL, kedatangan mereka hanya untuk memastikan kapan hal mereka tersebut dibayarkan. \"Dana tersebut berasal dan APBN dan hanya lewat di kas daerah, tapi hingga sekarang belum juga diberikan,\" ungkap Mirliani. Karena menurut Merliani selama ini yang menjadi alasan belum juga dicairkannya dana tersebut karena menunggu pengesahan APBD P. Berdasarkan informasi yang mereka terima APBD P tersebut sudah disahkan  namun hak mereka tak kunjung diberikan. \"Kita berharap agar segera direalisasiakan, karena dana tersebut memiliki jangka waktu, takutnya hangus bila tidak dibayarkan hingga akhir tahun 2014 ini,\" tambah Marliani Menurut Marliani, total dana tersebut sebesar Rp 7,1 miliar. Dana tersebut akan diberikan kepada 1.200 orang guru yang ada di rejang Lebong. Uang tersbeut sebagai pengganti dana sertifikasi selama 2 bulan. karena pada tahun 2012 lalu dana sertifikasi guru hanya dibayarkan selama 10 bulan. \"Yang belum dibayarkan di Provinsi Bengkulu ini hanya kita yang ada di Rejang Lebong ini, sedangkan kabupaten lainnya sudah dibayarkan,\" papar Marliani. Kunjungan PGRI tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD RL, Yurizal MBE SSos dan Wakil Ketua II, Surya ST serta beberapa anggota dewan lainnya. Setelah mendapat penjelasan dari perwakilan PGRI, Yurizal menjelaskan. APBDP memang sudah selesai dibahas dan sudah melalui beberapa tahapan lainnya namun belum bisa digunakan. \"Saat ini APBD P belum bisa digunakan karena masih menunggu surat rekomendasi dari ketua DPRD Rejang Lebong. Belum keluarnya surat tersebut karena pak ketua sedang mempelajarinya,\" jelas Yurizal. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II Surya meminta agar guru tidak hanya terfokus pada penghasilan. Melainkan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban sehingga kualitas pendidikan akan semakin baik. \"Baik hak dan kewajiban harus sama-sama dikejar, guru jangan hanya mengejar sertifikasi saja, namun harus diiringi dengan perbaikan mutu pendidikan kita,\" harap Surya. Pantauan BE, selain Marliani, turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua I PGRI RL,  Sumarno dan Wakil Ketua II Tamrin serta beberapa pengurus PGRI lainnya. Setelah mendapat penjelasan dari anggota dewan, para guru meninggalkan gedung DPRD di jalan Sukowati Curup itu dengan tertib. (251)