Kenaikkan Gaji Honorer Dipertimbangkan

BENGKULU, BE - Makin beratnya beban kehidupan para honorer, akibat naiknya harga-harga kebutuhan hidup membuat sejumlah honorer mengeluh. Umumnya para honorer berharap agar Pemerintah Kota dapat menaikkan gaji tersebut hingga sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebab, sejak ditetapkannya kenaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan gas elpiji oleh Pemerintah Pusat membuat gaji honorer sebesar Rp 750 ribu dinilai tak lagi memadai. Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah SSos, mengatakan, dewan sedang melakukan kajian mengenai kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bengkulu, dalam mengakomodir tuntutan para honorer di lingkungan Pemkot. Ia menyampaikan, dewan siap untuk menaikkan gaji tersebut bilmana tidak mengganggu proses pembangunan. \"Lebih tepatnya nanti kita pertimbangkan dulu. Apakah nanti kalau jatah honorer diperbanyak akan menganggu pembangunan kita tidak. Kalau tidak dan itu diusulkan oleh Pemerintah Kota, mungkin tidak akan jadi masalah,\" katanya. Selain mempertimbangkan sisi pembangunan, lanjut Yudi, dewan juga akan meminta pertimbangan dari para akademisi dan para ahli anggaran. Dewan juga tengah mendorong agar pihak eksekutif dapat mengakses dana dari Pemerintah Pusat, agar dana yang masuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. \"Sembari kita menanti kepastian mengenai berapa besaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Seluruh sumber-sumber PAD sekarang sedang kita gali. Berapa kemaksimalan PAD kita dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Angka ini harus pasti, jangan menebak-nebak,\" tukasnya. Dalam kajian yang pernah dilakukan atas APBD Kota Bengkulu, belum terdapat keseimbangan antara anggaran belanja pegawai dengan kebutuhan rakyat. Pasalnya, Kota Bengkulu memiliki begitu banyak pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga APBD banyak menyanggah kebutuhan untuk gaji dan honor pegawai. Sejumlah pendapat menilai, bilamana Pemkot ingin mengakomodir kenaikkan gaji para honorer, pemerintah harus dapat melakukan efesiensi terhadap pengelolaan anggaran. Pemerintah mempunyai pilihan untuk memangkas penggunaan anggaran yang bersifat tidak mendesak untuk dikerjakan. \"Opsi lainnya, pemerintah dapat memperketat disiplin dan mendongkrak kinerja PNS yang ada sehingga jumlah honorer dapat dipangkas,\" pungkas Yudi. (009)