DPRD Didesak Bentuk Pansus

MUKOMUKO, BE – Sekretaris Parpol Nasdem Kabupaten Mukomuko, Muspar Rusli mendesak anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, membentuk panitia khusus (Pansus). Tak hanya terkait dalam penggunaan anggaran oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapia belasan miliar rupiah, melainkan penggunaan anggaran  lainnya  yang bersumber dari APBD yang perlu dipertanyakan dan pertanggung jawabankan. “Bentuk pansus, dewan periode sebelumnya batal melakukan hal tersebut,” tegasnya. Penggunaan APBD  yang terindikasi tidak jelas peruntukkannya sesegera mungkin pula diaudit. “Libatkan akuntan publik. Wajib hukumnya uang rakyat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Menurutnya, penggunaan atau pengelolaan  anggaran investasi, pastinya ada laporan. Apakah usaha yang dijalankan merugi atau ada keuntungan.  Yang  harus disetor ke kas daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Muspar, BUMD adalah sebagai alat untuk mencari dan menambah pendapatan asli daerah. Jikalau anggaran yang dikucurkan itu tidak jelas kemana dan lainnya, lebih baik anggaran itu tidak digelontorkan  dan dikelola BUMD. “Persoalan ini sebenarnya sudah cukup lama. Hanya saja, belum ada reaksi hingga penggunaan belasan miliar uang rakyat tersebut belum ada pertanggung jawaban yang jelas,” katanya. Anggota legislatif periode 2014 – 2019 ini diharapkan benar – benar melakukan pengawasan dengan ekstra ketat. Supaya penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tetap sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. (900)