Dewan Usut Perekrutan Honda

MUKOMUKO, BE – Penerimaan 600 honor daerah (Honda) yang diduga banyak bermasalah. Mulai dari adanya dugaan titipan oknum pejabat dan eks pejabat, terus digiring para wakil rakyat periode 2014 – 2019. Keseriusan para wakil rakyat itu diantaranya dengan menyiapkan bukti – bukti sebagai data pembanding.  “Selain kita menunggu dari hasil verifikasi pihak eksekutif. Kita para wakil rakyat di legislatif juga  menyiapkan data langsung turun kelapangan atas dasar laporan dari masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Sementara Kabupaten Mukomuko, Armansyah ST didampingi Anggotanya Ir Zulfahmi, kemarin. Menurutnya, berkas terkait hal itu tengah dikumpulkan. Ini akan menjadi bukti bahwa pengangkatan tenaga sukarela (TKS), menjadi Honda yang dilakukan eksekutif harus ditinjau ulang.  Pasalnya ada TKS yang baru beberapa minggu dan bulan diangkat, sedangkan yang sudah sekian tahun, malah mengabdi tidak mendapatkan SK Honda tersebut. “Mana yang baru mengabdi harus dicoret. Yang sudah mengabdi bertahun – tahun yang harus diprioritaskan,” tegasnya. Armansyah juga menyampaikan, dari sejumlah kecamatan telah menyampaikan tembusan mengenai data - data TKS yang ada diwilayah kerja yang bersangkutan. Didalam surat yang hanya sebatas tembusan DPRD, kata Armansyah, ada yang sudah mengabdi diatas empat tahun lebih, ada juga yang baru mengabdi sekitar beberapa bulan saja dan lainnya. “Data yang masuk ini belum kita pilahkan. Masih dikumpulkan dan nanntinya akan dicroscek lebih jauh,” katanya. Sekitar satu atau dua mInggu ini, tambah Armansyah,  persoalan itu akan kembali dilakukan pembahasan lebih lanjut dan harus rampung. Pasalnya saat ini legislatif tengah mempersiapkan dalam pembentukan tatib dan komisi – komisi. “ Sebelum tatib dan komisi dibentuk. Pimpinan dewan harus terlebih dahulu di definitif kan. Yang jelas kami di legislatif tetap komitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu diantaranya terkait tks diangkat  menjadi honda,” pungkasnya. (900)