JAKARTA, BE - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla sudah memiliki keputusan bulat terkait jumlah kementerian. Wapres Terpilih Jusuf Kalla (JK) memastikan jika jumlah kementerian akan tetap sama dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 34 kementerian. Ditemui di rumah transisi, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa soal jumlah itu sudah pasti 34 kementerian. Hal itu yang diinstruksikan Jokowi soal struktur kementerian. \"Tidak ada perubahan soal jumlah, tapi tentu akan ada perubahan-perubahan,\" jelasnya. Terkait siapa saja yang menduduki posisi kementerian tersebut, mantan wapres masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid I tersebut mengaku masih membahas nama-nama menteri. \"Lagi kita siapkan, belum diputuskan,\" jelasnya. Yang paling utama saat ini, soal perubahan kementerian. Salah satunya, nanti kementerian perdagangan tidak hanya mengurusi hasil industri, tapi juga pertanian dan mineral. \"Itu saja ya sudah,\" ujarnya sembari masuk ke mobilnya. Sementara itu Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, 34 kementerian itu perinciannya, 19 kementerian tetap atau sama seperti sekarang, 6 kementerian baru, 6 kementerian gabungan dan 3 kementerian baru. Namun, kepastian apa saja kementerian itu belum bisa disebutkan. \"Nanti, 15 September akan diumumkan struktur menterinya seperti apa,\" jelasnya. Namun, ada masukan dari Jusuf Kalla bahwa tim transisi harus benar-benar memperhatikan bagaimana memuluskan kinerja pemerintah pada awal-awal masa pemerintahan yang baru tersebut. Harapannya, tidak ada perubahan yang terlalu drastis. \"Kalau pak Jokowi itu ingin bisnis prosesnya, ini penting,\" terangnya. Menurutnya, struktur dalam kementerian itu akan diubah. Misalnya, ada bidang yang sebelumnya menjadi kementerian, tapi diubah menjadi lembaga dibawah kementerian. \"Perampingan bukan di struktur kementerian, tapi pada prosesnya kerja saja,\" papar dosen UI tersebut. Perampingan proses itu, lanjut dia, merupakan salah satu opsi saja. Ada banyak opsi yang telah diusulkan pada Jokowi-Jk. \"Semuanya nanti diputuskan presiden, kami usul saja,\" paparnya setelah menggelar rapat tertutup dengan Wapres Terpilih Jusuf Kalla. Tim Transisi juga merancang simulasi waktu adaptasi untuk setiap kementerian yang diubah tersebut. Dia menuturkan, prediksinya adaptasi setiap kementerian paling lama sekitar satu bulan. \"Setelah itu, harus bisa kerja cepat,\" ujarnya. Yang juga perlu diperhatian, rezim kabinet ini nantinya diupayakan untuk bisa dilakukan fit and proper test. Salah satu rekomendasi Tim Transisi pada Jokowi adalah kabinet ini harus berintegritas dan anti korupsi. \"Semuanya sekarang diserahkan pada Jokowi dan JK,\" ujarnya. Dengan diumumkannya struktur kabinet pada 15 September mendatang, dipastikan juga akan menjadi akhir dari kinerja yang dilakukan tim transisi. Sebab, sejak awal, tim bentukan Jokowi-Jusuf Kalla ini hanya akan bekerja hingga tanggal yang sama. (idr)
JK Pastikan Tetap Ada 34 Kementerian
Sabtu 13-09-2014,11:30 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 18-05-2026,14:34 WIB
Astra Motor Bengkulu Hadirkan Nuansa Romantis Lewat Kegiatan “Scoopy Your Mode, Your Ride”
Senin 18-05-2026,12:25 WIB
Tips Kredit Motor Honda untuk Perorangan dan Perusahaan di Astra Motor Bengkulu
Senin 18-05-2026,12:00 WIB
Panduan Merawat Honda Rebel 1100, Jaga Performa Sang Cruiser Tangguh Bermesin 1.084 cc
Senin 18-05-2026,14:41 WIB
Ratusan Siswa SD dan SMP Kota Bengkulu Ikuti FLS3N 2026
Senin 18-05-2026,11:23 WIB
Ajang Cari Bibit Atlet PON 2028, Intip Daftar Juara Kejuaraan Menembak Danyonif 144/Jaya Yudha
Terkini
Selasa 19-05-2026,10:40 WIB
Jangan Asal Pakai, Simak Tips Pilih Helm SNI yang Aman dan Nyaman ala Astra Motor Bengkulu
Selasa 19-05-2026,10:25 WIB
Empat Cara Jitu Bedakan Suku Cadang Sepeda Motor Honda Asli dan Tiruan
Selasa 19-05-2026,10:10 WIB
Astra Motor Bengkulu Hadirkan Promo Spesial Mei 2026, DP Mulai Rp1 Jutaan
Selasa 19-05-2026,10:05 WIB
Perusahaan Batu Bara Siap Dukung Proyek Rel Kereta Api Bengkulu, Pemprov Surati Kemenhub RI
Selasa 19-05-2026,10:00 WIB