Pemkot Diminta Transparan

BENGKULU, BE - Maraknya dugaan kasus korupsi dan kebocoran di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu membuat wibawa pemerintah merosot. Dampaknya, sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota mundur dari jabatannya. Rendahnya transparasi di Pemerintah Kota merupakan pemicu hal tersebut. Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda mengatakan, salahsatu upaya untuk meningkatkan transparasi di lingkungan Pemerintah Kota adalah menjadikan kantor-kantor kelurahan sebagai lumbung data. Kebijakan ini mewajibkan setiap kantor kelurahan dapat menyediakan data-data geoekonomi, geososial dan geopolitik kawasan setempat agar dapat dikontrol oleh pemerintah. \"Programnya sudah disusun. Bahkan sudah diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan kita lihat bagaimana pembahasan di DPRD nanti,\" katanya, belum lama ini. Sementara Ketua EW Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno mengatakan, Pemerintah Kota masih cukup kolot dalam mengelola trasparasi dalam tubuh birokrasinya. Menurut dia, seharusnya Pemerintah Kota Bengkulu bisa melakukan modernisasi dalam manajemen transparasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah-daerah maju. \"Beberapa daerah sudah cukup berani membuat pengelolaan anggaran menjadi benar-benar transparan. Dan memang sudah saatnya pemerintah sekarang membuat pelayanan satu pintu berbasis online. Dengan begitu kepala daerah dan semua orang bisa melihat dengan mudah, berapa anggaran yang masuk setiap harinya hanya dengan mengklik situs pelayanan satu pintu Kota Bengkulu,\" ujarnya. Langkah ini, Yusuf melanjutkan, pemerintah dapat menekan angka kebocoran yang tinggi. Disamping itu, masyarakat juga dapat mengakses sekaligus mengawasi aliran dana yang digunakan oleh pemerintah.  \"Retribusi pasar dan parkir yang masuk hari ini pun bisa langsung diketahui oleh kepala daerah. Dan itu bisa jadi parameter bagi kepala daerah untuk mengevaluasi kepala dinasnya. Kalau retribusi pasar dan parkir mandeg dalam beberapa waktu, kepala daerah bisa langsung menegur Kadisperindag dan Kadishubkominfo pada hari itu juga,\" katanya. Adanya dugaan korupsi dalam pembuatan masterplan yang menyeret kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu, membuat stabilitas Pemerintah Kota terganggu. Evaluasi terus dilakukan dengan model mutasi pejabat Eselon II secara bertahap. DPRD Kota Bengkulu belum dapat menyikapi masalah ini karena belum adanya pimpinan defenitif dan belum terbentuknya alat-alat kelengkapan lainnya. (009)