JAKARTA, BE - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah partainya menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Megawati, di konstitusi tidak dikenal yang namanya oposisi itu. \"Kami berada di luar kabinet. Mengapa begitu? Karena di tingkat provinsi dan kabupaten karena pemilihan langsung, kami ada. (Tapi) kami tidak berada di dalam kabinet 10 tahun. Kami bersikap dan tidak pernah beroposisi,\" kata Megawati usai menghadiri pembubaran Tim Nasional Kampanye Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Jakarta, Jumat (29/8). Pernyataan itu dilontarkan Mega menjawab pertanyaan wartawan yang mengkonfirmasi selama menjadi oposisi partainya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan setelah Jokowi-JK dipastikan akan ada di pemerintahan, malah mendukung kenaikan harga BBM. \"Kami bersikap dan tidak pernah beroposisi. Mana yang pada kenyataan masih bisa ditahan dalam masalah subsidi kenaikan BMM, kami akan katakan ini reason (alasan) jangan dinaikkan,\" kata Megawati. Sekarang, kata dia, bukan berarti sudah masuk pemerintahan malah mendukung. Menurutnya, Jokowi-JK, PDIP dan partai pengusung berkalkulasi secara nyata. \"Jangan (anggap) kami sepertinya tidak konsekuen, tidak begitu,\" katanya. Ia menyatakan sebagai pemerintahan yang akan datang, Jokowi sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. \"Harusnya pemerintah sekarang yang sudah 10 tahun, harus lihat realitas seperti apa kondisi dan realitas,\" ujarnya. Dia mengungkapkan, kalau tidak akan menyatakan kenaikan BBM, itu juga bukan sembarangan. Ia menyatakan kalau masih bisa untuk ditahan kenaikan itu, perlu didiskusikan. \"Tapi, realitanya ini defisit. Yang namanya APBN, itu defisit,\" paparnya. Pastikan Ketersediaan Seiring dengan dicabutnya pembatasan BBM bersubsidi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengharap pasokan BBM bersubsidi tersedia di seluruh SPBU. Pasalnya sampai saat ini masih banyak laporan angkutan umum yang \"tidak bisa mendapatkan bahan bakar \"lantaran pasokan masih belum normal. Hal itu dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Menurut Soeroyo pasokan\" BBM sangat penting bagi angkutan umum. Sebab selama ini yang mengakses angkutan umum merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. \"Jika pasokan BBM belum normal kan kasihan masyarakat kecil,\" jelasnya. Soeroyo mengatakan untuk menjamin kepastian pasokan BBM bersubsidi bagi angkutan umum pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPH Migas. Menurut dia BPH Migas menjamin pasokan BBM akan segera normal kembali. \"Mereka berjanji akan menormalkan pasokan BBM bersubsidi,\" tuturnya. Selain itu, Kemenhub juga akan bertemu dengan Organisasi Angkutan Darat (Organmda). Dalam pertemuan itu nantinya Organda akan memaparkan wilayah mana yang sampai saat ini pasokan BBMnya belum lancar. Dia menambahkan, ke depannya Kemenhub akan memberikan usulan ke pemerintah. Yakni pembatasan BBM bersubsidi dialihkan ke mobil pribadi. Hal itu berguna untuk mengurangi kemacetan di jalan. \"Karena jika kendaraan pribadi terus diberi subsidi maka pemerintah tidak bisa mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan. Akibatnya kemacetan di jalan akan semakin parah,\" terangnya. Sebelumnya Pembatasan BBM besubsidi terus menjadi permasalahan pelik. Regulasi yang dibuat oleh BPH Migas itu kini berimbas pada operasi angkutan umum. Sejumlah angkotan umum di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pun harus rela mengurangi frekuensi perjalananya. Hal itu dikatakan oleh Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah. Menurut dia, dampak pembatasan BBM besubsidi sangat dirsakan pengusaha angkutan umum. Angkutan yang paling terdampak adalah bus. \"Beberapa Organda banyak mengeluh. Khususnya bus,\" ujarnya. Akibatnya, pengusaha mencari jalan untuk bisa bertahan dari regulasi itu. Tidak sedikit dari mereka yang menerapkan kebijakan ekstrim. Yaitu mengurangi rute bus. Misalnya bus jurusan Surabaya-Jogjarakarta, Surabaya-Madiun, Surabaya-Blitar. Di Jawa Tengah\" rute bus dari Purwokerto menuju Jogjakarta juga dikurangi. Sedangkan Jawa Barat pengurangan angkutan di jurusan Cirebon-Tegal dan ke Indramayu. \"Pengurangannya sebesar 25-30 persen,\" ucapnya. Menurut dia, kendaraan yang beroperasi itu hanya bus yang dikatakan siap. Artinya tanki kendaraan terisi full solar. \"Kalau tidak ada solarnya kami tidak akan berangkatkan. Karena susah mencari BBM subsidi,\" terangnya. Andriansyah mengatakan seharusnya pemerintah terus memenuhi BBM subsidi bagi angkutan umum. Pasalnya bus merupakan angkutan jasa yang melayani masyarakat bepergian. Dia mendesak pemerintah untuk menyediakan solar pada angkutan umum. \"Kami sudah minta pertamina untuk menyediakan pasokan BBM bersubsidi. Jika tidak maka akan banyak yang gulung tikar,\" tuturnya. Lebih lanjut dia mendukung ide Kemenhub yang mengusulkan pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan pribadi. Andriansyah mengatakan saat ini angkutan umum justru harus dibantu. Sebab dengan banyaknya kendaraan pribadi angkutan semakin tergusur. (aph)
Kategori :