Aset Pemkab BS Jadi Temuan BPKP

KOTA MANNA, BE – Meski komplek perkantoran Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) di kawasan Padang Panjang berdiri di atas tanah milik TNI Angkatan Udara, namun nilai aset perkantoran itu sudah mencapai Rp 1 triliun. Hal ini akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu karena aset itu belum ada di dokumen BPKP yang diserahkan ke Pemda BS. Sebab itu BPKP meminta Pemkab BS untuk dapat segera menuntaskan masalah  aset di Lapter II tersebut  agar tidak lagi menjadi temuan BPKP. “Setiap  tahun, perkantoran di Lapter II selalu menjadi temuan dan BPKP selalu merekomendasikan kepada pemda BS agar menuntaskan masalah aset yang nilainya sekitar Rp 1 triliun,”  ujar anggota Komisi C DPRD BS, Samsu Hermanto SH kemarin. Atas adanya rekomendasi auditor BPKP tersebut, lantaran hingga saat ni status kepemilikan lapter dua belum bisa dituntaskan oleh pemda BS. Oleh karena itu dirinya mengingatkan pemda BS agar dapat segera menyelesaikan pengurusan hibah lapter dua itu dari mabes TNI AU. Dengan begitu ke depannya semua aset yang ada di lapter dua itu seperti kantor Bupati, Rumah sakit, kantor Dinas kesehatan, Dinas Kehutanan, BPBD, Kantor Lingkungan Hidup, BKD, DPPKAD, Pos PM, kantor Pemadam kebakaran, dan kantor-kantor lainnya serta rumah dinas yang ada dikawasan ini dapat lebih jelas statusnya. Sehingga ke depannya tidak menjadi temuan BPKP kembali. “Dengan adanya aset yang belum jelas statusnya hingga Trilionan itu, pemda harus segera menuntaskan mendapatkan hibah lapter dua agar ke depannya tidak menjadi temuan BPKP kembali,” terang Samsu. (369)