Silpa Tinggi, Fraksi Sorot Kinerja SKPD

BENGKULU, BE - Tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Provinsi Bengkulu 2013 sebesar Rp 210,24 miliar disorot hampir semua fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu. Fraksi menilai, tingginya Silpa itu bukan serta merta dikarenakan keberhasilan SKPD Pemprov melakukan efisiensi dan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran, melainkan dikarenakan banyak program yang tidak berjalan akibat rendahnya kinerja SKPD di lingkungan Pemprov. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013  oleh gubernur di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin. \"Masalah Silpa, menurut fraksi kami angka sebesar Rp 210,24 miliar itu bukan sebagai akibat dari kehati-hatian atau pun keberhasilan efisiensi, melainkan karena rendahnya kinerja SKPD, banyak program tak berjalan, gagal tender dan sejumlah akibat lainnya,\" kata Sekretaris Fraksi PKS, Siswadi SP. Untuk itu, Fraksi PKS meminta Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah melakukan pembinaan terhadap aparaturnya. Pasalnya jika tidak dilakukan perubahan kinerja, tidak menutup kemungkinan Silpa yang tinggi akan terulang pada penggelolaan APBD tahun 2014 ini. Sementara  itu, Juru Bicara Fraksi PAN, Marwan SSos  menyatakan bahwa pihaknya menghormati alasan gubernur Silpa tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran. Namun ia berdalih, sisa anggaran tidak tepat jika dikatakan hasil dari efisiensi atau pengiritan.  Karena pengiritan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sia-sia. \"Bagi fraksi kami, sisa anggaran tidak tepat dikatakan efisiensi, tapi lebih kepada SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran itu akan tidak baik bagi citra pemeirntah daerah, karena akan menjadi pertimbangan atau keraguan bagi pemerintah pusat ketika ingin memberikan bantuan. Jangan dianggap remeh, tingginya Silpa ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan Silpa ini bukan prestasi,\" ungkapnya. Karena itu, ia berharap gubernur melakukan langkah-langkah strategis untuk menekankan tingginya Silpa itu ditahun mendatang. Senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Raflesia Bersatu, Sis Rahman SSos MSi.  Ia menyatakan bahwa bagi Fraksi Raflesia Bersatu menilai pengelolaan APBD Pemprov belum begitu membaik, karena di sisi lain terdapat Silpa yang cukup tinggi. Namun di sisi lainnya juga terjadi defisit anggaran mencapai Rp 31,1 miliar lebih. \"Kami menyarankan agar Pemprov menindaklanjuti temuan BPK, agar tidak kembali menjadi temuan pada tahun anggaran berikutnya,\" tukas Sis Rahman. Di bagian lain, Juru Bicara Fraksi Perjuangan Rakyat, Dra Hj Rosnaini Abidin mengungkapkapkan, pihaknya meyakini bahwa gubernur memiliki persepsi yang sama sehingga dapat menerima catatan yang disampaikan oleh DPRD. \"Kami mengingatkan agar kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD itu tidak  sekadar formalitas, melainkan amanat rakyat. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan, yakni terhadap pos pendapatan daerah dan pendapatan asli asli daerah, kami aplus atas realisasi pendapat yang melampaui target, naik sebesar 8,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga makin membaiknya manajemen pengelolaan pajak,\" sampainya. Terhadap pos belanja daerah, Fraksi Perjuangan Rakyat juga memberikan aplus bahwa struktur belanja sudah menunjukkan keberpihakan kepada kesejehtraan rakyat yang dibuktikan dengan pos belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. \"Sudah memperlihatkan adanya visi pembangunan. Kendati demikian, kami tetap memberikan catatan, bahwa belanja langsung dan tidak langsung besar, namun belanja barang modal dan jasa menjadi lebih dominan. Belanja barang modal dan jasa ini dihabiskan hanya untuk  konsumtif dan sedikit sekali yang bisa dinikmat oleh masyarakat,\" tuturnya. (400)