Kebijakan Jangan Rugikan Petani

BENGKULU, BE - Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan di Provinsi Bengkulu, seluruh kepala daerah bupati/walikota diminta agar dapat menyusun dan menetapkan kebijakan serta regulasi yang tepat. Jangan sampai kebijakan tersebut merugikan petani dan nelayan yang ada di Provinsi Bengkulu. \"Satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan masyarakat,\" kata Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah. Menurutnya, produksi pangan harus terus ditingkatkan, meski dengan segala keterbatasan. Dan pemerintah harus mengarahkan dan memberi dukungan serta berupaya untuk terus-menerus memperluas lahan pertanian. Bila ini bisa diulakukan, maka ia yakin ke depannya Provinsi Bengkulu akan memiliki kemandirian pangan. Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota dalam mengeluarkan kebijakan harus memihak dan melindungi petani, nelayan dan pekebun. \"Kepada seluruh bupati dan walikota Bengkulu, saya minta agar dapat menyusun dan mengembangkan kebijakan yang tepat, karena iklim pertanian ini menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya agar petani lebih giat dan rajin dalam mengelola pertanian, sehingga ketersediaan pangan meningkat,\" instruksinya. Gubernur mengaku, upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, baik melalui APBD maupun APBN merupakan salah satu upaya untuk tercapainya tujuan tersebut. \"Keberadaan alokasi anggaran yang telah diplot, baik di APBD maupun APBN benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan, dan jangan diselewengkan,\" tandasnya.(400)