TAIS, BE -Wakil Bupati (Wabup), Mufran Imron SE menilai, anggota DPRD Seluma kini seumpama menjilat ludah sendiri. Masalah tersebut terkait dengan wacana dewan meminta pembahasan APBD Perubahan segera dilakukan. Menurut Wabup, permintaan tersebut sarat kepentinggan politik. Pasalnya, saat pembahasan APBD 2014 lalu dilakukan alot. Lantas, kini dewan malah buru-buru meminta dilakukan pembahasan APBD Perubahan sebelum habis masa jabatan 2009-2014.
“Apa yang dilakukan saat ini sama saja dengan menjilat air ludah sendiri. Yang akan menjadi korban dari hal ini adalah rakyat,” kata Mufran Imron.
Rencana pembahasan APBD Perubahan tersebut, katanya, dinilainya terlalu cepat. Bahkan ia memastikan itu bisa menjadi ajang balas dendam bagi dewan untuk memindahkan anggaran proyek pembangunan karena tidak memperoleh suara Pemilu 9 April lalu.
Apalagi, katanya, sejumlah dewan kecewa di sejumlah dapil mereka yang sedikit mendapatkan suara. Mengingat masyarakat sudah dijanjikan wilayahnya yang akan dibangun, tapi kemudian dibatalkan karena sudah dirubah dalam APBD Perubahan. “Ini merupakan bentuk kekecewaan dari tidak terpilih lagi. Dan tidak biasanya pembahasan secepat ini. Serta pekerjaan belum ada maka dewan pula yang berinisiatif untuk merubah,” sesalnya.Dampaknya, skala prioritas tidak akan dilaksanakan jika pembangunanya dialihkan. Serta saat ini juga baru dilakukan lelang sebanyak 26 pekerjaan non fisik di seluruh SKPD dan belum ditemukan lelang pekerjaan fisik.
“Saat ini belum ada pekerjaan fisik yang dilakukan lelang melainkan hanya pekerjaan non fisik semua. Sehingga kemana lelang fisik pekerjaan tahun 2014 ini?,” tanya Mufran.
Bukan hanya Wakil Bupati, Waka I DPRD Seluma Ulil Umidi justru meyayangkan dengan adanya pembahasan APBD P yang dipercepat, maka masyarakat di Kabupaten Seluma yang akan menjadi korban. Mengingat skala prioritas sebelumnya dialihkan. “Meskinya kita mengetahui apa yang diharuskan untuk dibahas tersebut dan wargapun menanti pembangunan di desa mereka setelah kita janjikan dan ini justru mencoreng nama kita sendiri,” sesalnya.
Sementara itu, salah seorang pejabat Pemkab, Drs Ahmad Yunus SE membenarkan dengan ada 26 item pekerjaan yang sedang dilelang, tapi itu hanya pengadaan mobnas dan perlengkapan kantor. Sedangkan untuk pembangunan fisik belum ada yang dilelang dengan alasan sejumlah peserta lelang kawatir dan tidak mau ikut. Dan upaya percepatanpun telah dilakukan dengan telah menyurati seluruh SKPD untuk melakukan lelang pekerjaan. “ Bisa saja mereka kawatir untuk ikut serta mengingat terjadi lagi kekawatiran pembayaran. Saat ini peserta lelang perencanaanpun tidak ada. Hanya saja kita telah menyurati lagi seluruh SKPD,” sampainya. (333)