Klarifikasi Gubernur Ditolak

BENGKULU, BE - Klarifikasi Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah terkait pernyataannya yang ingin membentuk negara Bengkulu disampaikan dalam sidang paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Bengkulu terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin. Gubernur menyampaikan klarifikasinya yang menyatakan pernyataan disampainya saat seminar nasional peringatan Hari Pidato Bung Karno (31/5) di Hotel Horizon Bengkulu tersebut hanya spontanitas dan tidak bermaksud serius ingin melepaskan Bengkulu dari NKRI. Hanya saja belum usai gubernur berbicara, Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat Khairul Anwar BSc meminta pimpinan sidang, Kurnia Utama menghentikan sambutan gubernur tersebut. Ia menilai paripurna tersebut bergendakan penyerahkan LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu, bukan klarifikasi dari gubernur. \"Dalam Paripurna istimewa ini tidak diagendakan penyampaian klarifikasi, jadi saya minta gubernur tidak berbicara masalah klarifikasi di forum ini,\" tegasnya. Mendapati hal tersebut, pimpinan rapat Kurnia Utama mengaku klarifikasi yang disampaikan gubernur itu bukan isi dari sambutannya, melainkan hanya pengantarnya saja. Selanjutnya ia pun meminta gubernur melanjutkan membacakan sambutannya mengenai penyerahan LHP pengelolaan keuangan pemprov dari BPK RI perwakilan Bengkulu tersebut. Saat diwancarai usai paripurna, Gubernur Junaidi mengatakan bahwa pernyataannya tersebut sama sekali tidak ada niat serius, melainkan hanya luapan kekesalan karena Bengkulu seolah-olah dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. \"Saat seminar nasional di Grage Horizon, saya disamping membuka acara dan memberikan kata sambutan, juga diminta menjadi pemateri. Pada saat menyampaikan materi, saya sampaikan bahwa RI 1 sudah hadir ke Bengkulu saat menghadiri peringatan HPN, lalu besok (1 Juni) akan hadir wapres. Dan hari itu kita rapat dengan MPR RI penentu kabijakan. Ini di luar teks dan di luar materi. Saya sampaikan sila kelima dari Pancasila adalah  Keadilan Sosial Bagi Seluuh Rakyat Indonesia. Nah, saya merasakan sudah berjuang, sudah ekspose di Menko Ekuin, Menteri PU, Bappenas dan depan presiden langsung sebelum ia turun ke Bengkulu, Bengkulu belum merasakan keadilan tersebut,\" ungkapnya. Gubernur juga mengaku, ia sempat menyampaikan saat itu menanggapi keinginan pembangunan di Bengkulu, khususnya Bengkulu daerah rawan bencana sehingga diperlukan penyelesaian jalan evakuasi bencana yakni pelusuran jalan Bengkulu-Lubuklinggau. \"Nah, proposal kita Rp 8,3 triliun itu saat HPN itu, diakomodir Rp 4 sampai 5 triliun saja sudah cukup saya bilang. Dengan bahasa guyon saya sampaikan bila tidak sampai Rp 5 triliun, Rp 4,9 triliun saja kami ikhlas. Kalau tidak juga,  ya sudah kami merdeka saja. Itu bentuknya guyon, spontan dan tidak ada maksud lain. Saya tidak mengatakan merdeka dari NKRI,\" terangnya. Menurutnya, kata \"merdeka\" itu merupakan penekanan betapa Bengkulu ini butuh perhatian pusat. \"Saya bayangkan jika kita ini terjadi gempa dan terjadi tsunami, kemana kita akan lari, kecuali ke arah Lubuklinggau. Sedangkan jalannya masih butuh penanganan,\" imbuhnya. Gubernur juga mengaku menyampaikan permohonan maaf bila pernyataan tersebut dinilai tidak pantas ia ucapkan sebagai seorang gubernur. \"Seandainya orang menanggapi lain, atas pernyataan itu kepada seleuruh masyarakat Provinsi Bengkulu, saya minta maaf, karena NKRI harga mati bagi saya dan aya siap mengorbankan jiwa dan raga untuk NKRI ini,\" pungkasnya. Panggil Ketua Fraksi Sementara itu, usai paripurna tersebut Ketua DPRD Kurnia Utama mengumpulkan semua pimpinan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu, di ruang kerjanya yang di dalamnya masih ada Gubernur Junaidi Hamsyah. Informasi yang diperoleh, dalam pertemuan dengan pimpinan semua fraksi tersebut, gubernur kembali menyampaikan klarifikasinya dan ia meminta maaf kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hanya saja klarifikasi gubernur ini kembali ditolak pimpinan fraksi. \"Tadi gubernur menyampaikan klarifikasi, dan kami diam saja. Dan kami tetap menyatakan masalah ini belum selesai,\" tegas Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat, Khairul Anwar usai pertemuan tersebut. Menurutnya, klarifikasi tersebut hanya disampaikan secara sepihak dari gubernur, dan pimpian fraksi yang hadir saat itu belum memberikan keputusan. \"Kalau gubernur mau memberikan klarifikasi, ya silahkan saja. Yang jelas saat itu tidak ada keputusan dari kami, apakah setelah klarifikasi itu masalah tersebut selesai,\" bebernya. Senada juga disampaikan anggota Fraksi PAN, H Suharudin H Derus. Ia menyatakan tetapkan akan mengusulkan pembentukan panitia khusus sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat adhock untuk menyelesaikan masalah tersebut. \"Nanti klarifikasi resmi bisa disampaikan dalam rapat Pansus,\" ucapnya. Gelar Konferensi Pers Sekitar pukul 15.00 WIB sore kemarin, mendadak Gubernur Junaidi Hamsyah menggelar konferensi pers di Gedung Daerah atau di kediaman dinasnya. Dalam keterangan persnya, gubernur hanya menyampaikan 5 point pernyataan dan tidak ada sesi tanya jawab dengan puluhan wartawan yang hadir. \"Saya ingin menyampaikan, pertama, bahwa pernyataan saya tersebut hanya spontan diluar tek pidato, kedua, saya tidak maksud atau tendensi untuk keluar dari NKRI, ketiga, NKRI Harga mati, keempat, saya sudah berikan klarifikasi di hadapan rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dan kelima, permohonan maaf setulusnya kepada masyarakat Provinsi Bengkulu jika pernyataan tesebut dianggap tidak patut,\" ujarnya. Selain itu, ia juga meminta semua masyarakat dapat memaklumi dan tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai pernyataanya itu. \"Setelah keterangan pers ini saya berikan, saya berharap jangan lagi ada polemik dan masalah ini selesai,\" tutupnya. Tak Ada Indikasi Bengkulu Merdeka Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Kol Ind Achmad Sudarsono SIP menilai pernyataan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah terkait ingin membentuk negara Bengkulu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena pernyataan yang spontanitas dan tidak didukung dengan bukti-byukti yang mengarah pada tekad ingin merdeka. \"Perlu diketahui, bahwa untuk membentuk negara itu minimal harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama, harus ada wilayah, kedua, pemerintah dan ketiga, rakyat. Wilayah oke sudah punya. Kemudian pemerintah, apa mungkin pemerintah di Bengkulu ini, TNI, Polri dan DPRD mau dibawa gubernur untuk merdeka. Jelas tidak akan mau. Kemudian rakyat. Rakyatnya juga tidak akan mau. Kalau 2 persyaratan itu tidak terpenuhi, berarti gubernur harus membentuk perangkat-perangkat pemerintah bayangan seperti di Aceh. Aceh itu sudah punya bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, pasukan militer sendiri. Kalau Gubernur Bengkulu sudah menyiapkan hal-hal tersebut, baru berhadapan dengan TNI. Nah, kalau hanya pernyataan seperti itu, ngapain saya pusing-pusing,\" ungkap Danrem saat diwawancarai usai menghadiri rapat paripurna istimewa penyerahan LHP BPK di DPRD Provinsi Bengkulu, siang kemarin. Menurutnya, jika mulai ada indikasi gubernur merekrut orang kemudian dikumpulkan dan dilatih di hutan, berarti sudah ada tanda-tandanya bahwa gubernur serius dengan memisahkan Bengkulu dari NKRI ini. \"Kalau sudah ada tanda-tandanya, maka gubernur akan berhadapan dengan saya. Tapi kalau hanya pernyataan saja, lihat dulu pernyataan yang bagaimana, apalagi beliau sudah klarifikasi berkali-kali bahwa pernyataan itu tidak serius,\" ungkapnya. Danrem juga menilai Gubernur Junaidi Hamsyah tidak akan pernah berani membentuk negara Bengkulu, karena resikonya sangat besar. \"Saya fikir gubernur tidak akan pernah berani membentuk negara Bengkulu. Pernyataan itu disampaikannya kemungkinan bisa bentuk kekesalan, karena dia dapat tekanan dari masyarakat kapan dana HPN akan turun. Karena membangun Bengkulu ini menjadi bagian dari tanggungjawabnya. Dan pernyataan itu belum bisa separatis,\" sampainya.(400)