Wabup: Kepala SKPD Harus Turun

TUBEI,BE – Wakil Bupati Lebong Panca Wijaya mengingatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dijajaran Pemkab Lebong agar ikut mengawasi jalannya realisasi kegiatan tahun anggaran 2014 ini dengan turun dan mengecek langsung kegiatan yang ada di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar realisasi kegiatan yang tengah dilakukan masing-masing SKPD berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada. \"Tahun lalu banyak pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat waktu, bahkan beberapa kegiatan yang dilakukan juga tidak optimal. Tentunya kita tidak ingin hal ini kembali terulang ditahun ini. Karena itu saya minta kepala SKPD agar juga ikut mengawasi secara langsung kegiatan yang ada agar hal-hal semacam ini dapat dihindari,\" ujar Wabup Panca. Selain itu, lanjut Wabup, beberapa SKPD harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kegiatannya. SKPD itu diantaranya Dinas PU, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan Lebong, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Lebong. \"Kepala SKPD harus turun ke lapangan, agar tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan hanya mendengar laporan dari bawahan saja. Karena kegiatan yang ada itu harus dipertanggung jawabkan oleh pimpinan SKPD masing-masing,\" ujarnya. Untuk itu, pada tahun anggaran 2014 ini dirinya pun mengajak SKPD yang ada di jajaran Pemkab Lebong dapat benar-benar melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat di Kabupaten Lebong. \"Mudah-mudahan saja tahun ini realisasi pembangunan yang dilakukan semuanya selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Lebong,\" pungkas Wabup. Tertib Administrasi Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Drs H Arbain Amaluddin mengingatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk memperhatikan adminsitrasi batas waktu penutupan buku kas setiap bulan. Ini terkait masih banyaknya SKPD Lebong yang belum menyerahkan laporan keuangan bulanan. \"Memang ada SKPD yang laporan pengeluarannya nihil karena belum ada kegiatan. Namun, yang namanya tata tertib administrasi harus tetap dilaksanakan. Saya minta, kepada SKPD yang belum menyerahkan laporan keuangan untuk segera diselesaikan, harus tetap dilaporkan walaupun pengeluarannya nihil,\" kata Sekda. Menurut Sekda, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus tahu dan mampu memahami aturan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai terjadi penggelembungan anggaran atau mark up. Untuk menghindari mark up anggaran setiap pembelian barang harus berpedoman pada harga yang sudah ditetapkan. \"Disisi lain semua SPJ harus dikerjakan dengan benar dan selanjutnya  disimpan dengan baik dan tidak tercecer dimanapun. Selain itu untuk menghindari adanya kesalahan ataupun mark up hendaknya setiap pembelian barang harus berpedoman pada harga satuan yang sudah ditetapkan,\" terang Sekda. Sekda mengatakan ketidaktertiban administrasi bisa menjadi poin utama pelanggaran dan kecurangan, termasuk tindak korupsi yang kerap terjadi. \"Setidaknya Kalau kita tertib administrasi, peluang untuk melakukan kecurangan tentunya sangat minim. Tentunya setiap Kepala SKPD terus meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi kecurangan,\" pungkas Sekda.(777)