Rudi: Mutasi Sesuai Aturan

KOTA MANNA, BE – Sekkab Bengkulu Selatan (BS), Rudi Zahrial SE yang juga Ketua Baperjakat BS menyatakan, mutasi yang digelar Bupati pada Sabtu (3/5) lalu sudah sesuai aturan. Meskipun ada mantan guru yang jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), atau guru yang baru pindah menjadi camat atau ada juga mantan guru PAUD menjadi kepala BKD dan pejabat struktural yang kembali menjadi fungsional guru, menurut Rudi mutasi itu tidak bertentangan dengan aturan. “Mutasi itu sesuai mekanisme  dan sudah melalui pertimbangan yang matang,” ujaer Rudi di hadapan anggota DPRD BS kemarin. Menurut Rudi, dalam mutasi untuk pejabat eselon II, pertimbangannya bukan lagi pendidikan teknis, sebab jabatan eselon II merupakan top manajer, namun harus mampu memanajemen dinas atau instansi yang dipimpinnya. Hanya saja dalam SKPD itu harus dicari pejabat yang teknis sehingga kegiatan SKPD tersebut tetap mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sebab sebagaimana PP nomor 100 tahun 2002 yang  menggantikan PP nomor 13 tahun 2000 tentang mutasi pejabat pada Poin 7 disebutkan dalam mutasi pejabat itu dapat dilakukan secara horizontal, vertical dan diagonal. Dengan begitu pejabat eselon II dapat dilakukan pergeseran atau bisa juga dari promosi bahkan pejabat bisa dari struktural dimutasi menjadi fungsional guru jika yang sebelumnya berasal dari guru, atau dari guru menjadi struktural. Sebab dalam  UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 26 disebutkan bahwa guru dapat diangkat dalam jabatan struktural atau bahkan dari struktural dikembalikan ke guru lagi. Lalu dalam PP 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 61 ayat 2 disebutkan seorang guru dapat diangkat ke struktural jika sudah menjalankan tugasnya selama 8 tahun. “Jadi dengan dasar itulah kami menilai tidak ada yang salah dari mutasi, akan tetapi apa  yang disampaikan oleh DPRD akan kami jadikan sebagai pedoman pada mutasi berikutnya,” demikian Rudi. Sementara itu, Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM mengungkapkan, dengan banyaknya pejabat yang bukan ahlinya dikhawatirkan  kinerja dari SKPD yang dipimpinnya akan   kurang maksimal, sehingga dia berharap kedepannya mutasi pejabat dapat mempertimbangkan kemampuan dan kualitas  seorang pejabat itu sendiri. Sehingga kinerja SKPD yang dipimpinnya dapat semakin maju. “Harapan kami dengan adanya penyampaikan  dari Baperjakat serta pandangan dari DPRD dapat dijadikan pedoman agar mutasi berdasarkan profesionalisme dan kualitas pejabat itu sendiri  sehingga BS semakin maju,” harap Susman. (369)