BENGKULU, BE - Keberangkatan banyak pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) plesir ke Thailand, sangat disesalkan, sekaligus membuat Plt Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, \'\'rengam\'\'. Sebelumnya Plt Gubernur mengaku tidak tahu tujuan ke luar negeri itu. Kekecewaan Junaidi terlihat saat acara penanaman pohon di SMP 22 Bentiring, karena banyak kepala dinas (Kadis) tidak hadir.
\"Ini tolong Satpol PP dicek lagi (Absen) Kadis-Kadis mana yang tidak hadir,\" kata Junaidi saat memberikan sambutan. Dari informasi yang diperoleh BE, Satpol PP langsung melakukan kroscek ke dinas/instansi yang kepala dinasnya absen menghadiri acara Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon itu.
Junaidi juga mengeluhkan kinerja anak buahnya yang hanya selalu berorientasi pada uang. Sehingga banyak kerjaan yang tidak bisa dilaksanakan. \"Setiap bergerak orientasinya duit,\" katanya.
Ia juga sangat geram, salah satu jajarannya diminta menanam pohon di Balai Buntar, tidak dilaksanakan. Akhirnya, Junaidi mengaku bertindak sendiri. \"Saya suruh anak-anak Rumdin (rumah dinas), Alhamdulillah saat ini sudah ditanam 50 pohon,\" katanya.
Seperti diketahui, sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu plesir ke Thailand bersama sejumlah pimpinan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) sejak Senin (3/12) lalu. Keberangkatan rombongan pejabat Pemprov ke luar negeri terkesan mubazir serta tidak ada gunanya. Sebab perjalanan sebelumnya ke Korea belum ada tidak lanjutnya. Apalagi, perjalanan di akhir tahun terkesan hanya menghabiskan anggaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi M Sis Rahman SSos mengatakan hasil perjalanan dinas ke luar negeri harus dilaporkan kepada masyarakat. Sebab, perjalanan dinas itu diduga dibiayai dengan uang rakyat atau APBD. \"Hasilnya pergi ke luar negeri itu harus dilaporkan ke masyarakat. Apa yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan di Bengkulu,\" katanya.
Ia juga mempertanyakan ketidaktahuan Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah, tentang perjalanan ke Thailand yang dilakukan anak buahnya itu. \"Orang ke luar negeri mestinya pamit. Harusnya tahu plt gubernur. Beda halnya hanya ke Jakarta,\" tegas Sis. (100)