Gubernur Beberkan Kendala Pembangunan

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (16/4) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014.  Dalam pembukaan kegiatan yang dihadiri Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir Slamet Sudarsono MPP, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Ir Agung Mulyana MSc dan beberapa bupati se-Provinsi Bengkulu itu, Gubernur Junaidi Hamsyah mengungkapkan, setidaknya ada empat kendala atau isu strategis dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Keempatnya, yakni masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi Bengkulu, kurangnya jumlah dan kontribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak merata serta rencana pembangunan rumah sakit umum kabupaten/kota, kondisi infrastruktur belum memadai dan perkuatan ketahanan pangan daerah masih lemah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. \"Keempat kendala tersebut merupakan kristalisasi dari prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015,\" katanya. Menurutnya, empat isu strategis itu juga akan mendasari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2015 dengan 9 prioritas pembangunan. \"Kesembilan prioritas pembangunan itu adalah reformasi birokrasi, perekonomian rakyat dan iklim investasi yang nyaman,  peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.  Selain itu, juga ada revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, meningkatkan infrastruktur dasar, sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana, dibidang pariwisat, kreativitas dan inovasi teknologi serta pemerintahan, hukum dan ketertiban umum,\" papar gubernur. Menurutnya, untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan bantuan pemerintah pusat, mengingat terbatasnya APBD Provinsi Bengkulu. \"Kita mengharapkan uluran tangan pemerintah pusat, sehingga semua kendala dan priotas pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik,\" tukasnya. Sementara itu, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendari, Ir Agung Mulyana MSc dalam sambutannya mengatakan, pada 2013 lalu secara nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKDM) masih yang tidak sesuai dengan realisasinya atau inkonsisten, termasuk RPJMD Provinsi Bengkulu. Untuk itu, ia meminta kejadian yang sama tidak terulang lagi di tahun 2014 ini.  \"Penggunaan APBD dalam merealisasi RPJMD banyak yang tidak sesuai. Hal ini perlu ditingkatkan perencanaan dan program pemerintah daerah. Jika  tidak, maka akan bermasalah dengan hukum dan pemborosan sumber daya,\" ungkapnya. Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah fokus dengan programnya. Tujuannya agar memperoleh hasil yang optimal pula. \"Pemerintah daerah harus fokus menjalankan pembangunan berdasarkan program priotas dengan mempedomani RPJMD, jika ini dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan pembangunan akan sukses sesuai dengan rencana,\" ujarnya. Di bagian lain,  Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir Slamet Sudarsono MPP mengutarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berupa memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif  perekonomian yang berbasis SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. \"Adapun arah kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah mencakup semua bidang, seperti di bidang sosial meningkat SDM dan kesejahteraan rakyat, di bidang ekonomi mewujdukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di bidang Polhukam menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh,\" sampainya. Sedangkan di daerah, lanjutnya, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, seperti mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA yang berkelanjutan, dan meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. \"Pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan menuju reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,\" tandasnya. (400) Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemarin (16/4) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014.  Dalam pembukaan kegiatan yang dihadiri Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir Slamet Sudarsono MPP, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Ir Agung Mulyana MSc dan beberapa bupati se-Provinsi Bengkulu itu, Gubernur Junaidi Hamsyah mengungkapkan, setidaknya ada empat kendala atau isu strategis dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Keempatnya, yakni masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi Bengkulu, kurangnya jumlah dan kontribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak merata serta rencana pembangunan rumah sakit umum kabupaten/kota, kondisi infrastruktur belum memadai dan perkuatan ketahanan pangan daerah masih lemah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. \"Keempat kendala tersebut merupakan kristalisasi dari prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015,\" katanya. Menurutnya, empat isu strategis itu juga akan mendasari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2015 dengan 9 prioritas pembangunan. \"Kesembilan prioritas pembangunan itu adalah reformasi birokrasi, perekonomian rakyat dan iklim investasi yang nyaman,  peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.  Selain itu, juga ada revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, meningkatkan infrastruktur dasar, sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana, dibidang pariwisat, kreativitas dan inovasi teknologi serta pemerintahan, hukum dan ketertiban umum,\" papar gubernur. Menurutnya, untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan bantuan pemerintah pusat, mengingat terbatasnya APBD Provinsi Bengkulu. \"Kita mengharapkan uluran tangan pemerintah pusat, sehingga semua kendala dan priotas pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik,\" tukasnya. Sementara itu, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendari, Ir Agung Mulyana MSc dalam sambutannya mengatakan, pada 2013 lalu secara nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKDM) masih yang tidak sesuai dengan realisasinya atau inkonsisten, termasuk RPJMD Provinsi Bengkulu. Untuk itu, ia meminta kejadian yang sama tidak terulang lagi di tahun 2014 ini.  \"Penggunaan APBD dalam merealisasi RPJMD banyak yang tidak sesuai. Hal ini perlu ditingkatkan perencanaan dan program pemerintah daerah. Jika  tidak, maka akan bermasalah dengan hukum dan pemborosan sumber daya,\" ungkapnya. Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah fokus dengan programnya. Tujuannya agar memperoleh hasil yang optimal pula. \"Pemerintah daerah harus fokus menjalankan pembangunan berdasarkan program priotas dengan mempedomani RPJMD, jika ini dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan pembangunan akan sukses sesuai dengan rencana,\" ujarnya. Di bagian lain,  Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir Slamet Sudarsono MPP mengutarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berupa memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif  perekonomian yang berbasis SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. \"Adapun arah kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah mencakup semua bidang, seperti di bidang sosial meningkat SDM dan kesejahteraan rakyat, di bidang ekonomi mewujdukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di bidang Polhukam menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh,\" sampainya. Sedangkan di daerah, lanjutnya, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, seperti mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA yang berkelanjutan, dan meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. \"Pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan menuju reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,\" tandasnya. (400)