Dishub Bidik ‘Bos’ Parkir

BENGKULU, BE - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu, Selupati SH, mengungkap, pihaknya akan segera membeberkan hasil evaluasi pengelolaan perparkiran, hari ini (8/4).  Ia menegaskan, fokus dari evaluasi yang mereka lakukan adalah kepemilikan Surat Perintah Tugas (SPT) yang selama ini cenderung disalahgunakan. \"Ini nyaris seperti kasus pasar terkait SBTHM itu. Ada oknum juru parkir yang bisa memiliki SPT lebih dari satu. SPT itu kemudian ada yang disewakan, ada yang diserahkan kepada orang lain dan kasus-kasus sejenis ini. Semua ini kita evaluasi,\" kata Selupati, kemarin. Ia menguraikan, praktek perdagangan SPT tersebut pada akhirnya membuat jumlah setoran parkir berkurang. Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kota berharap kedepan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran dapat meningkat secara drastis. \"Setelah evaluasi ini, kita akan menetapkan bahwa setiap SPT harus dipegang oleh juru parkir sendiri. Tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Misal ada ibu yang punya SPT dan ia berhalangan untuk bertugas, maka nggak perlu diberikan kepada anaknya. Kalau memang anaknya mau ikut menjadi juru parkir, silakan miliki SPT sendiri.  Karena tujuan dari pengelolaan parkir ini memang bukan semata-mata mengejar PAD, melainkan juga untuk memberikan kesempatan kepada warga kita untuk bekerja membantu pemerintah,\" ungkap pria yang khas dengan kumis tebalnya ini. Dari verifikasi terbaru, Selupati melanjutkan, pihaknya berhasil mendata adanya sekitar 400 titik parkir baru. Jumlah ini meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya. \"Adanya titik baru inilah yang membuat kita optimis bahwa PAD dari sektor parkir akan mengalami kenaikan.  Termasuk dengan adanya ini kita akan melakukan penambahan juru parkir baru yang artinya juga menekan angka pengangguran,\" tuturnya. Sebelumnya terlansir, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuharman SH, meminta agar Pemerintah Kota dapat membeberkan hasil evaluasi pengelolaan parkir secara tertulis. Disamping itu, ia juga berharap agar proses evaluasi yang dikaji Dishubkominfo juga mencakup analisa mengenai rendahnya pencapaian PAD dari sektor perparkiran selama ini. (009)