BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan tetap akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Sekalipun ribuan pedagang Pasar Barukoto II, Pasar Minggu dan Pasar Panorama mengancam akan melaksanakan aksi demonstrasi sekaligus mogok berjualan, tapi Pemerintah Kota tetap bersikukuh Perda tersebut sudah layak dan benar untuk diterapkan. \"Silakan saja demo, kita tidak akan mundur. Keberatan mereka dimana juga belum kami ketahui secara utuh,\" kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Drs H Tony Elfian MSi, kemarin. Menurut dia, persentase kenaikkan tarif retribusi pelayanan pasar telah mereka kaji secara teliti. Disampaikannya, selama ini tarif di pasar se-Kota Bengkulu selalu sama sejak 20 tahun terakhir. Sehingga, ia menilai, kenaikkan tersebut wajar dan sesuai dengan kesanggupan para pedagang untuk membayarnya. \"Kita ini berjalan dengan survei. Sosialisasi bahkan kami gencarkan terus. Kami justru berupaya untuk menerapkan Perda ini karena ingin memperhatikan pedagang,\" ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran meminta agar Pemerintah Kota mau menerima para pedagang untuk berdialog. Ia juga mengimbau agar pemasalahan Perda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini dapat diselesaikan bersama-sama tanpa saling lempar tanggung jawab. \"Ayo, mari. Kita dengar apa maunya pedagang. Kalau memang mereka merasa berat, berapa tarif yang mereka sanggup. Pemkot juga harus terbuka untuk dialog,\" ujar Irman. Irman juga menegaskan pihaknya siap menyambut bilamana para pedagang akan menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kota. Sebagai salah satu unsur pimpinan dewan, Irman merasa tidak keberatan bilamana tarif retribusi pelayanan pasar dibahas kembali secara terbuka. \"Saya mau lihat siapa mereka yang protes, dimana keberatan-keberatannya. Kita seyogyanya berfikir bahwa disamping kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar ini ada kepentingan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),\" tukasnya. Pantauan di beberapa pasar, perbincangan mengenai rencana mogok jualan dan demonstrasi semakin meluas dikalangan pedagang. Salah satu koordinator lapangan aksi perwakilan pedagang Pasar Minggu, Iwanto Junaidi, menegaskan, pihaknya akan menurunkan massa sekitar 800 orang. \"Sementara laporan yang masuk kepada kami pedagang Pasar Barukoto II ada sekitar 200 orang dan pedagang Pasar Panorama ada sekitar 1500 orang. Kami sudah memberitahukan aksi ini kepada pihak kepolisian,\" ungkap Iwanto. Di sisi lain, ratusan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) tidak dapat bersolidaritas dalam aksi ini. Isu yang berkembang, pengelola PTM mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang PTM untuk ikut serta dalam aksi pedagang hari ini. Sementara puluhan orang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bengkulu telah menyiapkan sejumlah perlengkapan yang akan digunakan dalam aksi massa ini. (009)
Diancam Demo, Pemkot Ngotot
Senin 10-03-2014,12:15 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 19-10-2026,12:28 WIB
Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Model Baru Pendidikan dan Pemberdayaan Nasional
Senin 19-10-2026,12:22 WIB
Mulai 2027, Kenaikan Kelas Tak Lagi Otomatis? Simak Penjelasan Mendikdasmen
Senin 19-10-2026,10:31 WIB
Osteoporosis Tak Bergejala, Patah Tulang Panggul Berisiko Fatal bagi Lansia
Senin 19-10-2026,10:54 WIB
Ramadhipa Jaga Peluang Papan Atas Moto3 Junior di Misano
Senin 19-10-2026,12:04 WIB
Link Download Logo Hari Santri 2026 Resmi, Lengkap dengan Filosofinya
Terkini
Senin 19-10-2026,16:03 WIB
Drainase di RT 08 Surabaya Permai 1 Dibenahi, Lingkungan Diharapkan Makin Nyaman
Senin 19-10-2026,15:59 WIB
Drainase Perumahan Bumi Mas Dibangun, Warga Bentiring Kini Lebih Tenang Hadapi Musim Hujan
Senin 19-10-2026,15:55 WIB
Dinas PUPR Kota Bengkulu Tingkatkan dan Rehabilitasi Drainase Gang Merpati 18 Rawa Makmur
Senin 19-10-2026,15:53 WIB
Syamsu Ihwan Nilai Eks Mess Pemda Strategis untuk Kantor Wali Kota dan Pengembangan Kawasan
Senin 19-10-2026,15:51 WIB