Dewan Minta Laporan Bawas PDAM

BENGKULU, BE - Terlepas dari polemik Rajin Salat Berhadiah Mobil, Komisi III DPRD Kota Bengkulu meminta kepada Badan Pengawas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu untuk melaporkan kinerja badan pengawas PDAM. Diketahui, posisi Badan Pengawas salah satu perusahaan air minum milik Pemerintah Daerah yang bermitra dengan Komisi III DPRD Kota Bengkulu. \"Sebagai mitra, kami bahkan belum mengetahui siapa sekretaris dan anggota badan pengawas yang defenitif. Kami berharap koordinasi diantara legislatif dan eksekutif bisa diperbaiki agar kami sebagai wakil rakyat mengerti apa yang bakal dialami oleh para pelanggan PDAM dengan pergantian badan pengawas ini,\" kata Sofyan Hardi, anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, kemarin. Meski masalah koordinasi antara badan pengawas dengan Komisi III DPRD Kota ini tidak termuat dalam peraturan yang ada, namun menurut Sofyan, koordinasi ini penting agar trad record dan pengalaman badan pengawas yang baru juga diketahui oleh mereka yang menjadi mitra. Dengan demikian, fungsi kontrol yang menjadi kewenangan legislatif dapat Komisi III DPRD Kota dapat jalankan dengan baik. \"Kami yakin Pemkot pasti punya pertimbangan matang dalam memilih pengurus badan pengawas sebagaimana pemilihan Direktur PDAM yang bersih dan transparan. Tapi kami perlu juga untuk menyampaikan apa rencana badan pengawas kedepan agar pelayanan PDAM dapat semakin membaik dari masa-masa sebelumnya,\" ucap Sofyan. Menjawab hal ini, Kepala Bagian Humas Setda Kota, Dr Salahuddin Yahya MSi, mengatakan, pihaknya mempersilakan bilamana ada pihak-pihak yang memperkarakan penetapan salah satu pengusaha real estate Bengkulu, H Hamdani SE, sebagai Sekretaris Badan Pengawas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu. Menurutnya, dugaan gratifikasi dalam penyerahan hadiah rajin salat oleh Hamdani, silakan diselesaikan oleh pihak aparat hukum. \"Hadiah itu bentuknya zakat. Ada tidak adanya kegiatan ini zakat itu tetap disalurkan kok. Masalah dia sebagai Sekretaris PDAM itu karena murni kompetensi. Tidak ada kaitannya dengan program rajin salat,\" kata Salahuddin. Menurutnya, pemerintah selama ini selalu terbuka untuk memperbaiki program dan menyempurnakannya. Seperti Bengkuluku Religius, menurutnya, pemerintah menanti adanya masukan dari organisasi non pemerintah seperti apa upaya untuk memakmurkan masjid dan menekan kemungkaran di Kota Bengkulu. \"Kami juga sebelum membuat program regulasinya dikaji. Kajian ini dilakukan dalam bentuk analisa kebijakan publik. Kalau memang bermasalah kami tidak akan adakan kegiatan ini,\" tutupnya. (009)