Pemprov Utamakan Belanja Publik

BENGKULU, BE - Di tahun anggaran 2014 ini,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengutamakan atau memperioritaskan  belanja publik atau belanja untuk pembangunan  dibandingkan belanja aparatur pemerintahan. Jumlah belanja publik pun mencapai Rp 51 persen, sedangkan 49 persen lainnya digunakan untuk belanja aparatur, dan berbagai kebutuhanan pemerintahan lainnya. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemprov Bengkulu,  Ir Edy waluyo SH MM,  kemarin. \"Saat ini belanja publik masih berkisar di angka 51 persen dari total APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014, dan itu merupakan angka maksimal yang dapat kita upayakan untuk saat ini,” kata Edy. Dengan tingginya anggaran untuk belanja publik tersebut, menurutnya merupakan hal yang positif  untuk kemajuan  Provinsi Bengkulu. Karena dalam belanja publik tersebut sudah termasuk semua anggaran pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan beberapa fasilitas umum lainnya. \"Dari total anggaran yang ada, lebih dari separuhnya kita alokasikanya untuk pembangunan dan belanja modal ketimbang untuk belanja langsung atau untuk belanja pegawai dan jasa,\" terangnya. Ke depan, Ketua Ikatan Keluarga Jawa Timur (IKJT) Bengkulu itu berharap  rasio belanja publik harus dapat  ditingkatkan dari belanja aparatur atau belanja pegawai seperti yang dilakukan pada anggaran 2014 ini. “Kita menargetkan setidaknya dalam rencana pembangunan berikutnya, belanja publik dapat mencapai angka 60 persen dan belanja aparatur hanya 40 persen saja. Dan idealnya memang pembangiannya 60 persen dan 40 persen,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan SKPD yang Pengelola Keuangan dapat meneliti dan menata rekening belanja aparatur yang dinilai kurang perlu untuk dapat dipangkas, sehingga belanja publik dapat lebih dioptimalkan. “Jika belanja publik sudah mendapat porsi yang besar, maka pembangunan akan berkembang pesat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat”, tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, M Sis Rahman SE MM mengaku pihaknya sangat setuju bila pemerintah memperioritaskan belanja publik dibandingkan belanja aparatur. Karena menurutnya, belanja publik jelas terihat hasilnya sedangkan belanja aparatur hanya dapat dirasakan oleh aparatur pemerintahn itu sendiri. \"Selama ini memang belanja aparatur itu terbilang tinggi. Dana itu hanya digunakan untuk biaya operasional dan honorer PNS setiap kali melakukan kegiatan. Harus honor atau pemberian uang lelah yang tidak penting seperti ini harus dipangkas,\" ungkapnya. Ia juga menegaskan, semestinya honor atau lelah tersebut tidak perlu diberikan setiap kali SKPD melakukan kegiatan, karena para PNS tersebut sudah digaji oleh pemerintah setiap bulannya dan ditambah lagi dengan tunjangan daerah yang diberikan pemrov setiap tahunnya. \"Ini akan kita evaluasi, agar penggunaan anggaran belanja publik dan aparatur bisa di seimbangkan. Sehingga pembangun dapat berkembang pesat dan masyarakatnya kian sejahtera,\" tutupnya.(400)