Ratusan Kades Datangi DPRD

Rabu 15-01-2014,10:45 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar

KOTA MANNA, BE – Ratusan kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bengkulu Selatan (BS) Senin (13/1) membuktikan janji mereka untuk mendatangi DPRD BS. Dalam kesempatan itu, para kades dan perangkat ini menuntut kenaikan honor hingga Rp 2,5 juta untuk honor kepala desa dan Rp 1,1 juta untuk honor perangkatnya. Sekretaris APDSI BS, Januasman meminta agar DPRD BS dapat memperjuangkan kenaikan honor tersebut. Ia beralasan jika kenaikan yang diakomodir Pemda hanya 20 persen itu tidak sesuai lagi. Jika beralasan karena APBD BS mengalami defisit., kata Januasman, seharusnya bukan kenaikan honor pengurus desa yang dipangkas. tetapi pembelian kendaraan dinas dan kebutuhan lain yang kurang mendesak yang harus dipangkas. “Bagi kami jangan hanya karena APBD defisit dijadikan alasan hanya menaikan honor 20 persen, seharusnya kebutuhan untuk membeli mobil dinas hingga 3 unit di tahun 2014 bisa dihapuskan atau minimal dikurangi untuk menutup defisit anggaran,” terangnya. Hal senada juga disampaikan Kades Muara Pulutan Kecamatan Seginim, Junaidi Hamid. Dia berharap agar apa yang disampaikan para kades dan perangkatnya ini dapat dipenuhi Pemda BS. Sebab mengingat tingginya harga kebutuhan pokok saat ini sudah tidak sebanding lagi dengan honor yang diterima perangkat desa setiap bulannya. Padahal para kades dan perangkat desa ini dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan honor yang diterima pun masih sangat rendah. “Kami harap tuntutan kami ini dapat segera disampaikan ke bupati agar tahun 2014 ini honor kami sudah sesuai dengan tuntutan kami,” ungkapnya. Sementara Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM menyatakan sangat setuju dengan kenaikan honor perangkat desa ini. Bahkan dia siap memasukannya dalam RAPBD 2014 yang saat ini sedang dibahas bersama pihak eksekutif. “Saya sangat setuju, akan tetapi  keputusan apakah akan naik sesuai keinginan APDSEI atau tidak tergantung pada bupati, sebab keputusannya ada di tangan bupati,” terangnya. Sementara itu perwakilan dari pihak eksekutif, Assisten II Bupati, Drs Resmen Asnawi MAP mengaku, jika kenaikan 20 persen yang diupayakan Pemda saat ini sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan BS. Terlebih lagi saat ini ada defisit anggaran hingga Rp 75 M. Namun demikian dirinya pun  akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan APDESI tersebut kepada bupati. “Aspirasi ini akan saya sampaikan pada bupati,“ ucapnya.(369)

Tags :
Kategori :

Terkait