Pembahasan RAPBD 2014 Mandeg

KOTA MANNA, BE – Adanya perselisihan antara pihak eksekutif dengan legislatif terkait penggunaan dana reses sebesar Rp 20 M dalam RAPBD 2014, membuat pembahasan RAPBD tersebut hingga saat ini belum berlanjut atau mandeg. Sekretaris Daerah BS, Rudi Zahrial SE mengakui pembahasan  RAPBD menemui jalan buntu, sehingga pihaknya pun belum melanjutkan pembahasan RAPBD. “Ya memang belum ada pembahasan lebih lanjut hingga saat ini,” katanya. Rudy pun membenarkan jika Bupati BS menginginkan dana reses sebesar Rp 20 M itu penggunaanya dipusatkan dalam kota. Pasalnya sambung dia, bupati menginginkan adanya tambahan anggaran pembangunan untuk kawasan perkotaan. Sebab dana reses itu nanti akan diupayakan untuk memperbaiki wajah kota, diantaranya untuk merebah Tebat Gelumpai, kemudian memperbaiki kawasan wisata Pantai Pasar Bawah dan kegiatan lainnya. Ditambah lagi anggaran untuk jalan dua jalur pun yang diupayakan untuk memperindah jalan kota juga dipangkas hingga hanya Rp 29 M dari usulan Rp 61 M. “Tujuan pak bupati sangat bagus agar fokus pembangunan daerah perkotaan dahulu, jika wajah perkotaan sudah bagus, pembangunan di lanjurkan  ke pedesaan untuk penyesuaian dengan anggaran yang sangat terbatas ini,” ungkap Rudi. Terkait untuk pembangunan daerah pedesaan, sambung Rudy, Pemda BS pun sudah menganggarkan dana pembangunan yang sangat besar. Dia pun memastikan besaran dana untuk pembangunan pedesaan tahun 2014 ini mencapai Rp 80 M. Baik itu dana dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU), ditambah lagi dana PNPM. “Bupati sangat peduli dengan warga pedesaan, buktinya dana yang dialokasikan bagi warga pedesaan lebih dari Rp 80 M,” terangnya. Untuk itu, dengan belum adanya titik temu terkait pembahasan RAPBD 2014 ini, maka waktu untuk pengesahan APBD 2014 belum jelas. Jika APBD 2014 tidak jadi ketuk palu, maka pihaknya akan mempedomani  APBD sebelumnya dalam menjalankan tugas pemerintahan di BS ini. “Kalau APBD 2014 gagal ketuk palu, kami masih bisa gunakan APBD tahun 2013 lalu sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,” terang Rudi. Sebelumnya, Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM juga mengungkapkan, jika RAPBD 2014 belum juga selesai dibahas disebabkan  bupati ngotot ingin menggunakan dana reses itu hanya dalam kota. Padahal DPRD menginginkan agar dibagi sehingga warga pedesaan juga menerima kucuran dana dari dana reses untuk membiayai usulan pembangunan dari masyarakat desa yang belum masuk dalam APBD 2014. “Kalau bupati tetap ngotot ingin dana reses hanya untuk perkotaan saja, kami tetap menolak, dan jika tidak ada titik temu kami akan membuat APBD tandingan,” ujar Susman Hadi beberapa waktu lalu. (369)