Seperti datang dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) BS, mendesak agar Mirzan mengundurkan diri demi kemajuan PDAM kedepannya. \"Sepertinya direktur PDAM (Mirzan) saat ini tidak mampu memimpin perusahaan daerah itu. Dimasa kepemimpinannya, perusahaan merugi bahkan tidak mampu membayar rekening listrik,\" ujar anggota IPNU, Mahafir, di sela-sela penggalangan dana untuk bantuan ke PDAM.
Ditambahkannya, apa yang dilakukan anggota IPNU kemarin dengan meminta sumbangan di simpang lampu merah simpang Rukis dan juga mendatangi kantor-kantor milik Pemkab serta DPRD BS kemarin, merupakan wujud kepedulian para pelajar dan juga mahasiswa yang tergabung dalam IPNU BS. Hal itu diharapkan dapat menggugah pejabat Pemkab BS untuk segera membayar hutang listrik PDAM dan juga menunjuk pejabat yang benar-benar mampu menjalankan kepemimpinan di PDAM agar PDAM semakin maju dan mampu memberikan PAD bagi daerah.
\"Aksi kami ini sebagai bentuk keprihatinan saja supaya aliran air bersih PDAM disambungkan kembali ke rumah pelanggan, dan pemutusan listrik karena tidak mampu membayar rekening listrik tidak terjadi lagi. Jadi diperlukan pemimpin yang baru yang benar-benar mampu membawa kemajuan bagi PDAM,\" ujarnya.
Senada disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang BS. Menurut Ketua PMII BS, Agung Dwi Harjuni Putra. Direktur PDAM Mirzan Efendi SSos sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab dia menilai kalau direktur tersebut tidak mampu memanajemen keuangan PDAM. Akibatnya PDAM terancam gulung tikar.
\"Dia (Mirzan) kan sudah terbukti tidak mampu memajukan PDAM. Diantaranya telah membuat ribuan pelanggan tidak dapat menikmati air bersih gara-gara dia tidak mampu mengelola keuangan PDAM. Jadi sebaiknya harus diganti agar perusahaan ini tetap jalan,\" ujarnya. Desakan agar direktur PDAM BS segera mengundurkan diri tidak hanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga dari anggota DPRD BS. Seperti yang diungkapkan Helmi Paman SSos, kepada BE kemarin. \"Saya melihat keinginan warga untuk menikmait air dari PDAM sangat tinggi, namun direktur PDAM tampaknya tidak mampu memenuhi tuntutan warga itu, malahan pelayanan yang selama ini diberikan dihentikan. Jadi saya minta agar bupati dapat menggantinya dengan yang lain,\" cetusnya.
Pasalnya, kata dia, semasa kepemimpinan Mirzan selaku direktur PDAM, saat ini perusahaan daerah itu bukannya untung akan tetapi mengalami kerugian hingga tidak mampu membayar tagihan rekening listrik yang besarnya sekitar Rp 60 juta perbulan. Padahal penghasilan rekening PDAM dari pelanggan setiap bulannya diatas Rp 150 juta dan bahkan mencapa Rp 200 juta.
Dia menilai apa yang dilakukan direktur PDAM yang baru satu tahun menjabat itu, merupakan kesalahan manajemen. Untuk itu bupati dapat segera menggantikannya dengan pejabat yang baru yang mampu mnegelola manajemen keuangan PDAM. \"Kalau saya nilai direktur PDAM saat ini tidak mampu manajemen keuangan. Kalau dananya segitu seharusnya pengeluaran tidak lebih dari pendapatan. Jadi bupati seharusnya segera bertindak untuk menggantinya,\" terangnya.(369)