BPK Sampaikan Temuan ke Pemprov

BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, sekitar pukul 9.00 WIB kemarin menyambangi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diterima oleh Wakil Gubernur Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, Drs H Herry Syahriar MM.  Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu dilakukan secara tertutup di ruang kerja wakil gubernur. Usai pertemuan, ketua tim auditor BPK Perwakilan Bengkulu, Prima Ginting mengaku pertemuan hanya koordinasi antara BPK dengan Pemprov terkait beberapa hasil temuan BPK saat mengaudit kinerja dan keuangan Pemprov beberapa waktu lalu. \"Kita hanya saja koordinasi saja, kalau hasil auditnya silakan tanya ke pihak Pemprov, karena yang berwenang menyampaikan temuan kami selama mengaudit adalah Pemprov, dan hasilnya pun sudah kami serahkan pada bulan Desember 2013 lalu,\" kilahnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sultan B Najamudin juga mengungkapkan, bahwa pertemuan itu bukan hal yang luar biasa, melainkan hanya laporan audit yang sudah menjadi agenda tahunan BPK.  \"Ini hanya agenda rutin BPK melaporkan hasil audit ke Pemprov, karena Pak Gub-nya tidak ada, maka mereka ingin bertemu saya  dan saya terima,\" kata Sultan. Kendati demikian, Wagub pun mengakui memang banyak temuan BPK tersebut saat melakukan audit. Dan temuan didapatkan di sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,  seperti di RSUD M Yunus Bengkulu, bagian keuangan dan beberapa SKPD lainnya.  \"Hasil temuan itu tidak hanya fokus pada pengelolaan keuangan, tapi juga sektor-sektor lainnya, seperti kinerja PNS dan lainnya,\" ungkap wakil gubernur termuda itu. Terkait beberapa kekurangan yang menjadi temuan BPK tersebut, Wagub mengakui ia juga memiliki kewajiban untuk membenahinya agar semuanya berproses menjadi baik.  \"Beberapa kekurangan atau yang belum baik itu merupakan tugas kami untuk membenahinya. Yang belum rapi kita rapikan dan yang belum baik akan kita perbaiki,\" ucapnya. Wagub mengaku, dalam pertemuan itu ia juga telah menyampaikan ke BPK, bahwa ia sendiri menginginkan ketertiban administrasi dan mengelolaan pemerintan yang baik. \"Saya sampaikan kepada BPK, tugas saya bagian pengawasan, saya kepengen baik, tertib dan daerah ini dikelola secara maksimal dan efektif. Selain itu, harapan kita agar pembangun ini berjalan, dan anggaran terserap maksimal,\" paparnya. Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun BE menyebutkan ada beberapa SKPD bermasalah yang menjadi temuan BPK. Beberapa SKPD itu, yakni RSUD M Yunus, Bagian Keuangan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan beberapa SKPD lainnya. (400)